KABUPATEN, JP Radar Kediri–Pengusutan laporan dugaan kecurangan dalam rekrutmen perangkat desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri hampir tuntas. Setelah kroscek ke pemerintah desa dan penyelenggara tes, inspektorat masih harus kroscek dengan data peserta. Dari sana mereka baru bisa mengambil kesimpulan.
Plt Inspektur Kabupaten Kediri Wirawan yang dikonfirmasi tentang hasil kroscek data ke Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN Satu) mengungkapkan, pihaknya belum bisa membeber secara detail. Alasannya, inspektorat masih butuh klarifikasi dengan data temuan dari peserta tes. “Harus kroscek dengan data peserta,” ujar Wirawan terkait penanganan kasus dari Desa Ngampel, Papar.
Setelah kroscek data pelapor selesai, menurut Wirawan sesuai tahapan pihaknya masih harus melapor ke Bupati Hanindhito Himawan Pramana. Setelah tahap itulah, dia baru bisa membeberkannya secara luas.
Rencananya, dalam waktu dekat dia akan mengirim hasil final pengusutan kasus dugaan kecurangan rekrutmen perangkat itu ke Dhito. “Belum bisa kami sebarkan dulu sekarang,” elaknya.
Apakah inspektorat sudah menemukan indikasi kecurangan dalam rekrutmen perangkat di Desa Ngampel? Wirawan memilih untuk menutup rapat. Dia kembali menegaskan harus menyerahkan hasil temuan kepada bupati terlebih dahulu.
Apalagi, pihaknya masih harus melakukan klarifikasi ulang kepada pelamar atau peserta tes di desa tersebut. “Kami masih akan melakukan pencocokan data peserta. Diambil sampel-nya,” terang Wirawan.
Seperti diberitakan, rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri diwarnai dengan ketidakpuasan peserta. Akibatnya, laporan dugaan kecurangan yang masuk ke inspektorat hingga ke aplikasi HalloMasbup lebih dari 30.
Dari puluhan laporan tersebut, inspektorat baru mengusut untuk kasus di Desa Ngampel, Papar. Sebab, laporan dari sana disertai dengan bukti yang lengkap.
Seiring dengan pengusutan kasus yang dilakukan inspektorat, di lapangan berkembang kabar akan digelarnya ujian ulang perangkat desa. Ditanya tentang hal ini, Wirawan menegaskan tidak ada ujian ulang perangkat. “Masih belum ada (rencana ujian ulang perangkat, Red),” beber pria yang secara definitif menjabat kepala dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) tersebut.
Seperti diberitakan, laporan dugaan kecurangan dalam rekrutmen perangkat marak setelah peserta mendapati pembobotan nilai yang diumumkan panitia. Mereka menuding pembobotan tak sesuai dengan peraturan bupati (perbup). Yakni, seharusnya 70 persen ujian tulis dan 30 persen ujian komputer atau ujian khusus. (syi/ut)
Editor : adi nugroho