Meski sudah masuk Perpres No.80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, realisasi jalur Selingkar Wilis harus melewati jalan panjang. Sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat, pemkab mengajukan pengembangan kawasan Selingkar Wilis senilai ratusan miliar.
Total ada dana Rp 117,5 miliar yang diajukan Pemkab Nganjuk ke pemerintah pusat untuk infrastruktur pendukung pengembangan kawasan Selingkar Wilis. Dana tersebut digunakan untuk membiayai tujuh proyek infrastruktur di sana. “Sebenarnya banyak yang lebih urgent, tapi belum bisa diajukan karena belum ada dokumen pendukungnya,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gunawan Widagdo.
Dikatakan Gunawan, sebelumnya Pemkab Nganjuk juga sudah membangun infrastruktur pendukung kawasan Selingkar Wilis. Tetapi, diakui pria yang sebelumnya menjabat kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) itu jika perbaikan infrastruktur pendukung Selingkar Wilis membutuhkan dana besar.
Anggaran pemkab yang terbatas selama penanganan pandemi Covid-19 membuat realisasinya tidak maksimal. “Jadi pembangunan kawasan pendukung lewat program PEN (pemulihan ekonomi nasional, Red) ini sangat membantu,” bebernya sembari menyebut pembangunan ring 2 Selingkar Wilis di Pace-Loceret juga akan diperbaiki lewat dana dari APBN.
Terpisah, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Djoko Hartoyo yang Rabu (3/2) lalu datang ke Nganjuk menuturkan, proyek strategis nasional (PSN) ditargetkan bisa tuntas hingga 2024. Karenanya, komite evaluasi PSN melakukan evaluasi secara berkala. Proyek-proyek yang diperkirakan tidak bisa tuntas hingga triwulan ketiga 2024, akan dikeluarkan dari PSN.
Selingkar Wilis, jelas Djoko, relatif tidak ada masalah. Sebab, dokumen pendukung proyek sudah siap. Terutama, untuk proyek pendukung Selingkar Wilis yang diajukan di PEN tahun ini. “Kalau tidak bisa masuk PEN 2021, nanti bisa masuk di 2022. Metodenya (pendanaan, Red) bisa pakai DAK,” terangnya.
Yang menjadi pertimbangan utama Kemenko Marves, jelas Djoko, adalah kelengkapan dokumen proyek yang diajukan. Sebab, banyak daerah yang mengajukan proyek tetapi setelah dicek dokumen pendukungnya belum siap.
Khusus untuk Nganjuk, Djoko menyebut Kemenko Marves akan menjembatani komunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pihak lainnya. “Yang dokumennya lengkap dan siap akan kami fasilitasi,” tandasnya.
Editor : adi nugroho