Kenapa mahasiwa UB Kampus II Kediri tidak banyak? Direktur UB Kampus II Kediri Prof Darsono mengaku, pihaknya belum bisa membuka semua program studi di luar kampus utama (PSDKU). Dari delapan fakultas yang direncanakan awal, hanya tiga fakultas yang boleh menyelenggarakan PSDKU.
“Hanya saintek (sains dan teknologi, Red) yang membuka PSDKU. Sementara soshum (sosial dan humaniora, Red) belum boleh,” kata Darsono, Rabu lalu (3/2).
Di UB Kampus II, dia mengungkapkan, ada tiga fakultas yang termasuk saintek. Yakni fakultas pertanian, yang terdiri dari program studi (prodi) agribisnis dan agroekoteknologi. Kemudian, fakultas perikanan dan ilmu kelautan (prodi budidaya perairan dan agrobisnis perikanan), serta fakultas peternakan (prodi peternakan).
Untuk soshum terdiri dari empat fakultas. Yakni fakultas hukum (prodi hukum), fakultas ekonomi dan bisnis (manajemen dan ekonomi Islam), fakultas ilmu administrasi (ilmu administrasi publik dan ilmu administrasi bisnis), dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (ilmu komunikasi).
Karena hal tersebut, Darsono mengatakan, sejak dua tahun lalu, kampusnya tidak membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk soshum. Mereka yang sekarang berada di kampus rata-rata adalah mahasiswa tingkat akhir. “Jadi mahasiswa soshum tinggal menyisakan beberapa angkatan saja. Karena kami tidak membuka pendaftaran lagi,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pihaknya boleh membuka pendaftaran lagi setelah mendapatkan akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH). Sekitar tiga tahun lalu, kampus UB sudah mengurusnya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Namun, Darsono belum bisa memastikan kapan akreditasi tersebut turun. Dari informasi yang diterima, dia mengatakan, saat ini dokumennya sudah berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kalau sudah di meja presiden, berarti kira-kira bisa turun Februari atau Maret (2021),” sebutnya.
Dengan status tersebut, kata Darsono, UB bukan saja bisa membuka PSDKU untuk soshum. Tetapi, pengelolaan kampusnya menjadi lebih mandiri. “Setelah turun, rektor akan membuat SK (surat keputusan) penyusunan proposal PSDKU,” ungkap pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah (Jateng) ini.
Dalam hal kemandirian, UB tidak lagi hanya menggantungkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk membayar gaji dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Untuk gaji dosen non-PNS dan kegiatan operasional, kampus bisa mengambilkan dari pengelolaan badan usaha akademik maupun nonakademik. Juga lewat kerja sama penelitian dengan perusahaan dan uang kuliah tunggal (UKT).
Dia mengakui penutupan pendaftaran untuk soshum memang berdampak pada jumlah mahasiswa. Saat ini, UB Kampus II Kediri memiliki sekitar 1.200 mahasiswa. Padahal, jika membuka prodi soshum, jumlahnya bisa bertambah sekitar 1.000 mahasiswa.
Akan tetapi Darsono masih perlu menimbang kuantitas mahasiswa di kampus Kediri. Sebab, pihaknya juga harus melihat jumlah gedung yang tersedia. Terdiri dari tiga gedung berlantai tiga, mahasiswa saintek masih menggunakan ruang kuliah bersama (RKB). “Jadi semua ruangan bisa dipakai untuk tiga fakultas,” ujar pria yang juga guru besar sosiologi UB ini.
Sementara untuk laboratorium, mahasiswa masih menggunakan secara bergantian. Apalagi peralatan praktik prodi saintek memiliki banyak kesamaan. “Misalnya pemakaian mikroskop. Kami punya satu mikroskop yang bisa dipakai gantian,” ucapnya. (baz/fud)
Fasilitas UB Kampus II Kediri dari Pemkot dan Pemkab Kediri
Lahan 23 hektare di Kelurahan Mrican dari Pemkot Kediri.
Pembangunan gedung berlantai tiga dari Pemkot Kediri.
Lahan pertanian seluas 5 ha di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
Pinjam pakai lahan pertanian di Kecamatan Plosoklaten seluas 20 ha untuk kegiatan praktik mahasiswa dari Pemprov Jawa Timur.
Editor : adi nugroho