Biaya produksi penanaman di Nganjuk masih tinggi di musim tanam Januari ini. Pasalnya, petani masih harus menggunakan pupuk impor setelah pupuk bersubsidi hampir dipastikan kembali langka seperti tahun lalu.
Hingga akhir 2020 lalu, Kabupaten Nganjuk mendapat total kuota pupuk sebesar 107.629 ton. Tetapi, di awal tahun ini Kota Angin hanya mendapat kuota sekitar 70 ribu ton pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian. Jumlah tersebut terdiri dari pupuk urea, ZA, NPK Phonska, SP-36, dan pupuk organik.
Dengan kebutuhan pupuk yang diperkirakan mencapai sekitar 125 ribu ton, kekurangan pupuk di Nganjuk tahun ini hampir mencapai separo. Kepala Dinas Pertanian Nganjuk Judi Ernanto mengatakan, pupuk bersubsidi yang diterima Pemkab Nganjuk tahun ini memang tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
Terkait alokasi tersebut, dinas pertanian hanya bisa pasrah. Sebab, jatah di tiap kabupaten ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Bagaimana dengan kebutuhan pupuk ratusan ribu petani di Nganjuk? Judi menjelaskan, dinas pertanian berupaya mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
Selebihnya, mereka berupaya agar kuota tersebut bisa cukup digunakan untuk setahun. Jika tidak cukup, konsekuensinya petani harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli pupuk impor. Padahal, harga pupuk impor dua kali lipat lebih mahal dari pupuk subsidi.
Judi mencontohkan, satu karung pupuk urea bersubsidi sebesar 50 kilogram seharga Rp 112.500. Adapun pupuk urea impor seharga Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu. Selanjutnya, pupuk ZA subsidi yang per karungnya Rp 85 ribu, harga pupuk impor juga dua kali lipat lebih mahal.
Hal serupa berlaku untuk pupuk SP-36 subsidi yang hanya Rp 120 ribu per karung, dan pupuk impor sekitar Rp 300 ribu per karungnya. Kemudian, NPK-Phonska subsidi Rp 115 ribu per karung, dan Petroganik subsidi Rp 32 ribu per karung. Seperti tiga pupuk jenis lain, untuk pupuk nonsubsidi harganya jauh lebih mahal.
Pembagian pupuk subsidi menurut Judi dilakukan lewat delapan distributor yang kiosnya tersebar di 20 kecamatan di Nganjuk. “Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, kami memperketat pengawasan,” jelas Judi sembari berjanji timnya akan melakukan sidak ke kios.
Sementara itu, terbatasnya kuota pupuk bersubsidi di Nganjuk membuat para petani tidak bisa mendapat pupuk sesuai kebutuhannya. Seperti dikatakan oleh Nasrukin, 55. Petani asal Dusun Kebuntimun, Desa Ngumpul, Bagor itu mengaku hanya mendapatkan jatah dua karung pupuk ZA, dan satu karung pupuk urea.
Padahal, dengan luas lahan sekitar 300 ru, dia membutuhkan total 6-7 karung pupuk. “Ini masih kurang (stok pupuk untuk satu musim tanam, Red),” terang pria yang kemarin memupuk tanaman padinya itu.
Kekurangan empat karung pupuk lainnya, menurut Nasrukin harus dipenuhi dari pupuk impor. Pria bertubuh kekar itu pun harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Seperti tahun lalu, biaya produksi tanaman akan melambung tinggi. “Bingung bagaimana memutar modalnya nanti,” keluhnya.
Nasrukin menjelaskan, dari sisi kualitas sebenarnya pupuk subsidi masih kalah jauh dibanding dengan pupuk impor. Meski demikian, para petani tetap memburu pupuk bantuan dari pemerintah tersebut. Sebab, harganya juga jauh lebih murah.
Biaya Produksi Tinggi Petani:
-Kuota pupuk bersubsidi Nganjuk tahun ini hanya separo dari total kebutuhan
-Petani harus memenuhi kebutuhan pemupukan dengan membeli pupuk impor
-Harga pupuk impor yang dua kali lipat lebih mahal dari pupuk subsidi membuat biaya produksi membengkak
-Para petani akan kesulitan meraup untung jika harga jual panenan mereka tak bagus
Editor : adi nugroho