Teka-teki apakah Nganjuk akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terjawab kemarin. Meski telah dinyatakan masuk zona merah covid-19, Nganjuk tidak akan melakukan karantina wilayah. Bupati Novi Rahman Hidhayat juga melarang warga melakukan blokade jalan.
Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Novi saat mengecek posko penanganan covid-19 di kecamatan, kemarin. Orang nomor satu di Kota Angin tersebut mengatakan, Pemkab Nganjuk tidak akan mengajukan PSBB. “Nganjuk tidak akan lockdown, karantina wilayah, atau apapun istilahnya,” tandasnya kepada Jawa pos Radar Nganjuk, kemarin siang.
Mas Novi, begitu ia akrab disapa, menyebut ada banyak pertimbangan dan konsekuensi yang dilakukan untuk menerapkan PSBB. Belum lagi, pelaksanaan PSBB harus melalui kajian dan persetujuan dari Kementerian Kesehatan.
Dengan tidak diambilnya kebijakan tersebut, Mas Novi juga melarang keras warga melakukan aksi blokade jalan. “Tidak boleh ada pihak yang memblokir atau blokade jalan. Baik itu jalan desa maupun gang,” tandasnya.
Seperti diberitakan, beberapa hari lalu warga Desa Tanjungtani, Prambon berniat untuk menutup akses utama Nganjuk-Kediri. Masyarakat berpendapat dengan adanya warga Prambon yang dinyatakan positif, maka perlu ada pembatasan akses keluar-masuk.
“Terlepas dari kepentingan apapun, blokade jalan tidak kami perbolehkan. Kami (pemda, polres, dan Kodim Nganjuk, Red) sudah sepakat hal tersebut,” klaim Novi.
Sebagai gantinya, ia mengaku akan lebih meningkatkan patroli keliling dan penjagaan. Terlebih, dari pihak desa dan masyarakat pun diharapkan dapat mengawasi wilayahnya masing-masing. “Perkuat lagi siskamling dan ronda. Namun, harus tetap jaga azas physical distancing,” pintanya.
Mengapa Pemkab Nganjuk menegaskan tidak akan melakukan karantina wilayah? Ayah empat anak itu menjelaskan, kebijakan itu akan cenderung mengganggu stabilitas ekonomi di Kota Angin. “Kami mempertimbangkan stabilitas wilayah dan ekonomi. Jangan sampai dengan adanya lockdown, daya beli menurun. Ekonomi melemah,” bebernya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa Pemkab Nganjuk tidak semerta-merta lepas tangan saat tak lockdown. Ia mengaku telah menyiapkan beberapa kebijakan strategis untuk memutus dan menekan angka penyebaran covid-19.
“Jaring pengaman sosial pun telah kami persiapkan. Tentu kami tidak akan tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Kami ingin ekonomi tetap stabil dan pandemi ini juga dapat teratasi,” pungkasnya.
Editor : adi nugroho