NGANJUK - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah mendapat kucuran dana dari pemerintah. Tetapi, hingga akhir tahun 2018 lalu pembayaran klaim masih belum lancar. Setidaknya, klaim dari RSUD Nganjuk untuk bulan September dan Oktober belum terbayar alias menunggak.
Hal tersebut diakui oleh Direktur RSUD Nganjuk dr FX Teguh Prartono H.U. Ditemui di RSUD Nganjuk, dia mengungkapkan ada beberapa bulan klaim yang belum terbayarkan. Di antaranya, September dan Oktober. “Nilainya belum bisa menyebutkan,” ungkap Teguh.
Diakui Teguh, keterlambatan pembayaran klaim BPJS beberapa bulan lalu sempat menghambat operasional RSUD Nganjuk. Bahkan, rumah sakit pelat merah itu sempat mengalami masa kritis pada September 2018 lalu.
Tetapi, kini kondisi berangsur normal. Terutama, setelah BPJS mendapat suntikan dana dari pemerintah. Sehingga, mereka bisa membayar sebagian klaimnya ke rumah sakit. Termasuk ke RSUD Nganjuk. “Sekarang tidak ada masalah. Running well (baik-baik saja, Red),” lanjutnya.
Lebih jauh Teguh mengungkapkan, mengantisipasi keterlambatan pembayaran klaim, pihaknya juga berupaya berbenah. Di antaranya, dengan disiplin mengajukan laporan klaim ke BPJS. “Tidak masalah,” imbuhnya sembari menyebut masalah keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS sudah dibahas dengan Pemkab Nganjuk.
Untuk diketahui, keterlambatan pembayaran klaim BPJS sudah terjadi beberapa kali. Sebelumnya, hingga September 2018 lalu, klaim bulan April dan Mei RSUD Nganjuk juga belum dibayar oleh BPJS. Nilai tunggakan waktu itu sekitar Rp 14 miliar.
Karenanya, meski Teguh tidak mau menyebutkan nilai tunggakan klaim BPJS untuk September dan Oktober, nilainya diperkirakan tidak jauh berbeda dari tunggakan bulan April dan Mei 2018 lalu. Saat dikonfirmasikan tentang hal itu, Humas RSUD Nganjuk Eko Santoso juga tidak mau memberikan komentar. “Saya tidak bisa mengomentari itu,” elaknya sambil tersenyum.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Agoes Soebagijo mengungkapkan, keterlambatan pembayaran klaim BPJS beberapa kali dibahas Pemkab Nganjuk. Agar operasional rumah sakit tidak terganggu, menurut Agoes Bupati Novi Rahman Hidhayat sudah mengizinkan pihak rumah sakit mengajukan pinjaman jangka pendek kepada pihak ketiga. “Pembayaran pinjaman dan bunganya dibicarakan dengan BPJS,” ujar Agoes.
Dengan opsi itu, Agoes berharap operasional rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS tidak terganggu. Meski, pembayaran klaim beberapa kali terlambat karena faktor dari pusat. “Untuk sementara ini tidak ada masalah,” tandasnya.
Editor : adi nugroho