KEDIRI KABUPATEN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai kampanye Pemilu 2019 saat ini masih berlangsung dalam situasi yang normal dan wajar. Intensitasnya pun belum tinggi.
“Kalaupun ada pandangan-pandangan yang berbeda itu sudah lumrah dalam tahun politik seperti sekarang,” ujar Moeldoko saat ditemui Jawa Pos Radar Kediri saat acara panen raya di Desa Mejono, Plemahan Kamis (18/10).
Moeldoko menganggap iklim politik dan berkampanye masih belum melampui batasannya. Kalaupun muncul kampanye negatif dia masih menilai sebagai suatu hal yang wajar. Baginya, kampanye negatif masih bisa ditoleransi. Karena berbeda dengan kampanye hitam.
“Harus dibedakan penggunaan antara kampanye negatif dengan kampanye hitam,” pinta purnawirawan jenderal bintang empat tersebut.
Meskipun cenderung agresif, kampanye negatif tetap mengedepankan fakta-fakta yang ada. Hanya saja, dalam kampanye negatif seringkali digunakan untuk menyerang kekurangan atau rekam jejak yang buruk dari sang lawan.
Hal ini berbeda dengan kampanye hitam yang tidak dilandasi fakta. Hanya berisi tuduhan dan prasangka terhadap lawan politik. Meskipun sama-sama digunakan untuk menjatuhkan lawan di mata publik, namun kampanye negatif masih bisa ditoleransi.
“Kampanye negatif itu bagaimana mengelola kesalahan dari lawan. Salah berucap, salah bertindak. Itu biasa kita eksploitasi,” beber pria kelahiran Desa Pesing, Purwoasri, Kabupaten Kediri itu.
Lebih lanjut, ia menegaskan kepada semua pihak agar tidak menggunakan kampanye hitam dalam pemilu kali ini. Pasalnya, ia menilai bahwa kampanye hitam hanya akan menciptakan situasi yang tidak kondusif dan akan berujung sebagai fitnah. “Kalau kampanye hitam tidak boleh,” tegasnya.
Pendapat tersebut juga diamini oleh Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kediri Mohamad Syamsuri. Dia berharap agar lebih mengedepankan kampanye dengan pemaparan visi dan misi serta program kerja yang ditawarkan.
“Jangan sampai kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam menutupi visi dan misi yang dicanangkan,” pesan Syamsuri.
Menurutnya, akan lebih bagus lagi jika partai politik (parpol) dan peserta pemilu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat lewat kampanye. Pasalnya, ia menilai bahwa parpol dan peserta pemilu masih kurang memberikan edukasi dalam berdemokrasi.
Sementara itu, KPU Kabupaten Kediri masih terus melakukan perbaikan data pemilih kemarin (19/10). Dari data pemilih yang dicermati, ada beberapa poin yang akan dicoret daftar pemilih tetap (DPT). Salah satunya adalah data pemilih ganda.
“Temuan data ganda per tanggal 15 Oktober 2018 tercatat ada 399 pemilih. Nantinya akan kami coret dan (masuk) tidak memenuhi syarat (TMS, Red),” ujar Komisioner Divisi Program dan Data Eka Wisnu Wardhana.
Temuan data ganda tersebut hampir terjadi di setiap kecamatan. Hanya empat kecamatan yang tidak ada temuan kegandaan. Yaitu Kecamatan Ngancar, Puncu, Plosoklaten, dan Kepung.
Meskipun tidak semua kecamatan terdapat temuan kegandaan yang relatif banyak, namun tetap saja pada beberapa kecamatan terdapat jumlah temuan yang variatif. “Data kegandaan paling banyak tercatat ada di Kecamatan Ngadiluwih,” beber Wisnu. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa temuan kegandaan di Kecamatan Ngiduluwih sebanyak 83 pemilih.
Setelah itu, urutan kedua dengan jumlah kegandaan terjadi pada Kecamatan Gurah dengan 53 temuan. Sedangkan urutan ketiganya Kecamatan Grogol dengan 42 temuan.
Untuk diketahui, penyumbang terbanyak data TMS sebenarnya bukan dari kegandaan data, melainkan dari pemilih yang telah masuk ke dalam DPT namun sekarang meninggal. Adapun jumlahnya mencapai sebanyak 1.115 temuan.
Editor : adi nugroho