KEDIRI KABUPATEN - Puluhan kader pimpinan anak cabang (PAC) dari 16 kecamatan ngeluruk kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kediri, kemarin pagi (2/8).
Mereka menuntut transparansi pengurus DPC terkait penyusunan calon legislatif (caleg) yang selama ini belum ditanggapi DPC dan dianggap tidak sesuai prosedur.
“Perubahan daftar caleg sementara (DCS) tidak sesuai dengan peraturan partai dan tidak sesuai mekanisme,” ujar Bimo Husodo, Wakabid Kepemudaan dan Olahraga salah satu PAC yang juga peserta aksi.
Tak hanya itu, Bimo menyampaikan bahwa transparansi pengurus DPC dalam melakukan kebijakan juga dinilai masih kurang. Termasuk transparansi kepada PAC yang memang masih menjadi bagian dari keanggotaan DPC di tingkat kecamatan itu.
“Bahwa kami memang sedang dalam rangka proses untuk klarifikasi, apakah dalam internal sudah memenuhi ketentuan dari peraturan partai selama ini,” imbuhnya.
Karena selama ini menurut mereka ada beberapa kejanggalan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) sekaligus peraturan partai yang ada. Salah satunya dalam proses pencalegan tahun ini. Menurut mereka dalam penentuan nomor urut partai setiap daerah tidak sesuai dengan peraturan.
“Apakah itu sudah dilakukan dengan benar dalam verifikasi? Sudah seharusnya usai melakukan pleno langsung dikirimkan ke DPD tanpa adanya forum komunikasi lagi,” tegasnya.
Selain mengklarifikasi dugaan-dugaan ketidakterbukaan DPC, mereka juga melakukan aksi segel kantor DPC lantaran ketua dan sekretaris tidak bisa menemui dalam aksi yang digelar pukul 10.00 WIB kemarin (2/8). Pada aksi tersebut mereka terlihat membawa sejumlah spanduk putih bertuliskan tuntutan. Salah satunya adalah ‘Katakan Tidak Pada Dinasti Politik’. “Ketua dan Sekretaris selaku pemegang kebijakan tidak bisa menemui kami. Sehingga kami segel kantor DPC ini,” tegasnya.
Meskipun pada aksi yang dilakukan di depan kantor DPC kemarin tidak sampai menimbulkan kemacetan. Namun itu mengalihkan perhatian pengguna jalan yang tak jarang berhenti untuk memperhatikan aksi yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut.
Sementara Edi Santoso selaku Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menyampaikan apabila pihaknya sudah mendapat mandat dari pimpinan dalam menanggapi peserta aksi. Namun mereka tetap tidak mengindahkan apa yang disampaikan perwakilan ketua DPC.
“Peserta aksi tidak mau untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dan organisatoris maupun penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku di dalam partai,” imbuh Edi.
Edi juga membantah kalau DPC tidak melakukan proses pencalegan sesuai prosedur. Pasalnya prosedur yang selama ini dilakukan dalam pencalegan menurutnya sudah sesuai aturan.
“Sudah kami lalui proses pencalegan hingga tersusun DCS, sudah melalui peraturan partai nomor 25/2018,” tegasnya.
Tak hanya itu, mereka dalam melakukan proses penyusunan pencalegan juga menegaskan bahwa sudah sesuai dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) nomor 50 KPTS DPP VII/2018.
Bahkan selama ini pihak DPC juga merasa sudah memberikan ruang dengan mekanisme yang ada. Yakni pengusulan caleg dari PAC sebanyak 40 persen. “Artinya kami hanya berhak mengusulkan, nah untuk proses penataan itu disahkan melalui SK DPP, dan SK ini juga telah ada,” tegasnya.
Hal sama juga diungkapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri Eko Ediyono. Menurutnya, saat ini ada upaya-upaya dari orang-orang tertentu yang ingin memecah belah warga PDI Perjuangan Kabupaten Kediri dengan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sasaran akhirnya adanya keinginan pergantian ketua DPC Kabupaten Kediri. “Ini yang perlu diwaspadai,” tandasnya. Karena itu, lanjutnya, harus ada sikap dan tindakan tegas saat menghadapi keresahan ini. “Kalau tidak, DPC PDI Perjuangan akan terus diobok-obok karena menginginkan PDIP hancur,” tandasnya. Selama ini, lanjutnya, Ketua DPC PDIP Sutrisno terus berusaha menjalin kekompakan dengan terus intensif melakukan salat tahajud berjamaah di rumah ketua ranting. “Kebijakan ini telah diapresiasi oleh banyak tokoh agama,” tegasnya.
Editor : adi nugroho