NGANJUK-Pemilik lahan di Dusun Bulu, Desa Putren, Kecamatan Sukomoro kemarin memprotes pengerjaan proyek tol trans Jawa yang ada di daerah mereka. Pasalnya, warga mengklaim ada 20 bidang tanah di lokasi tersebut yang belum dilepas. Tetapi, rekanan sudah mengerjakan proyek pengurukan tanah di sana.
Sjamsuri, 65, salah satu pemilik lahan menuding penggarapan tanah tersebut ilegal. “Yang dilakukan oleh pekerja tol ini sudah melanggar berita acara yang pernah disepakati bersama pada awal bulan Juni lalu,” katanya.
Menurut Sjamsuri saat itu ada empat poin yang disepakati bersama kepala Desa Putren, perwakilan PPK dan pelaksana proyek. Yang pertama, kegiatan proyek harus dihentikan sebelum ada penyerahan lahan dari warga. “Sampai saat ini belum ada penyerahan, tetapi sudah dikerjakan,” sesal kakek 8 cucu itu.
Kemudian, di poin kedua warga menyatakan belum menyerahkan lahan. Di poin ketiga warga menyatakan keberatan dengan harga tanah Rp 177 per meter persegi. Mereka meminta harga sebesar Rp 600 ribu per meter persegi atau harga yang adil. Di poin ke empat, warga menyerahkan tuntutannya kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
Lebih jauh Sjamsuri mengatakan, harga tanah di desanya berbeda. Ada harga tanah yang per meternya Rp 177 ribu. Tetapi, ada pula yang per meter perseginya Rp 444 ribu. Hal itulah yang kemudian membuat warga enggan menyerahkan lahan untuk pembangunan tol. “Tanaman kedelai dan kacang hijau milik saya juga rusak karena pembangunan itu,” keluhnya.
Atas kejadian itu, dia bersama dengan pemilik lahan lainnya sudah mengadukan kegiatan proyek tersebut ke Polres Nganjuk. “Kami sudah adukan, tapi belum ada respons,” akunya.
Karena tak kunjung ada tindak lanjut, kemarin perwakilan warga melakukan aksi penolakan pengerjaan proyek sampai ada penyerahan lahan. Warga membawa tulisan bernada protes di dekat lokasi proyek. Rencananya, Senin (31/7) nanti mereka akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar. “Rencananya Senin nanti kami akan lakukan aksi,” tandas Sjamsuri.
Editor : adi nugroho