KEDIRI, JP Radar Kediri–Kasus keracunan makanan yang dialami oleh enam siswa raudlatul athfal (RA) dan madrasah ibtidaiyah (MI) terus didalami.
Pemkab Kediri mengevaluasi ketat standar operasional prosedur (SOP) penyajian menu makan bergizi gratis (MBG) oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Jika terbukti ada yang dilanggar, SPPG yang kini ditutup sementara itu bisa ditutup permanen.
Seperti diberitakan, enam siswa dari Yayasan Atta'awun mengalami keracunan makanan pada Senin (27/4) siang.
Setelah mengonsumsi MBG, mereka mengeluhkan mual, muntah, hingga diare.
Baca Juga: DPC PDIP Kota Kediri Soroti Maraknya Dugaan Keracunan MBG, Desak Investigasi Transparan
Selasa (28/4) lalu, ada lima siswa yang masih dirawat di RSUD Simpang Lima Gumul (SLG). Sekitar pukul 16.00, Bupati Hanindhito Himawan Pramana mengunjungi pasien.
Dalam kesempatan tersebut, bupati dua periode itu menegaskan akan menutup secara permanen SPPG jika terbukti menyalahi aturan.
“Kalau SPPG tidak memenuhi requirement atau persyaratan yang ditentukan oleh SLHS, ya kita cabut (izinnya). Itu sederhana aja. Kalau dia enggak mau memenuhi itu, ya kita cabut. Karena saya nggak ada kepentingan apa-apa. Selain menyukseskan program Bapak Presiden,” ungkapnya.
Pemkab, lanjut Dhito, saat ini sedang menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Hal tersebut terutama untuk memastikan penyebab keracunan yang dialami oleh anak-anak.
Sembari menunggu hasilnya, operasional SPPG dihentikan sementara. Di saat yang sama pemkab juga melakukan evaluasi menyeluruh.
Termasuk kemungkinan adanya pelanggaran SOP dalam proses produksi hingga distribusi makanan ke sekolah.
"Kalau ada dari hasil lab, ada katakanlah bakteri A, B, C yang muncul, berarti SOP-nya nanti kita cek ke SPPG. Saya sudah minta Kadinkes (Ahmad Khotib) untuk cek SPPG-nya. Kalau memang tidak sesuai SOP yang diberikan atau persyaratan diberikan, kita cabut SLHS-nya," tandasnya tentang operasional SPPG lain yang mungkin menyalahi.
Penerapan SOP, jelas Dhito, tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia makanan. Melainkan juga pihak sekolah.
Karenanya, guru diminta lebih teliti sebelum membagikan makanan kepada anak-anak. Mulai dari mengecek kondisi, mencium, hingga mencicipi terlebih dahulu sebagai langkah antisipasi.
"Kemarin sebenarnya gurunya sudah ngicipi ya, cuma sudah terlanjur ada beberapa yang terdistribusi ke anak-anaknya gitu. Jadi pas gurunya ngicipi ternyata ada yang ini (tidak layak) baru distop," jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Ahmad Khotib memperkirakan hasil pengecekan laboratorium baru keluar dalam waktu satu hingga dua minggu.
Karenanya, dinkes akan menunggu hasilnya keluar lebih dulu.
Khotib menambahkan, SPPG Tugurejo belum memiliki SLHS. Mereka masih dalam proses melengkapi persyaratannya.
"Dalam proses menenuhi kelengkapan," tandasnya. (sad/ut)
Editor : Andhika Attar Anindita