JP Radar Kediri - Pemerintah Indonesia telah memperluas arah kebijakan pendidikan melalui Program Wajib Belajar 13 Tahun. Program ini meliputi satu tahun pendidikan prasekolah, sembilan tahun pendidikan dasar, kemudian tiga tahun pendidikan menengah.
Wajib Belajar 13 Tahun merupakan salah satu program dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
Perubahan penting dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya terletak pada penambahan satu tahun pendidikan prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun sebelum memasuki sekolah dasar.
Tujuannya bukan sekadar menambah masa sekolah, tetapi memperkuat fondasi perkembangan anak sekaligus memperluas dan memeratakan akses pendidikan berkualitas sejak usia dini.
Mengapa Satu Tahun Prasekolah Penting?
Pendidikan prasekolah memiliki peran penting karena usia dini adalah periode perkembangan kemampuan kognitif, sosial, emosional, karakter, dan keterampilan dalam hidup.
Melalui pelayanan PAUD yang berkualitas, anak-anak bisa mendapatkan pengalaman belajar yang membantu mereka lebih siap menghadapi proses pendidikan di sekolah dasar.
Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menempatkan anak usia 5–6 tahun sebagai sasaran utama Wajib Belajar satu tahun prasekolah.
Pembelajaran di tingkat PAUD juga tidak menjadikan pembelajaran akademik terlalu berat.
Baca Juga: Kesadaran Orang Tua Meningkat, Anak Berkebutuhan Khusus di PAUD Kabupaten Kediri Bertambah
Kemendikdasmen menegaskan bahwa kegiatan bermain ini penting untuk melatih kemampuan motorik, membangun kegembiraan dalam proses belajar, mengenalkan lingkungan baru, serta membantu perkembangan potensi anak.
Dengan demikian, pendidikan tingkat prasekolah berfungsi sebagai pembangun kesiapan belajar secara keseluruhan, bukan hanya untuk pembelajaran dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
Pemerataan Akses PAUD
Dalam Wajib Belajar 13 Tahun, hal ini juga memiliki tantangan besar, yaitu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan prasekolah yang berkualitas.
Catatan dari Kemendikdasmen mengatakan, tingkat partisipasi anak usia 5 - 6 tahun masi berbeda antar wilayahnya, sehingga memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Penyebaran akses ini menjadi penting supaya tempat tinggal maupun kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penentu peluang seorang anak untuk mendapatkan pendidikan awal yang layak.
Mendorong ketentuan Satu Desa Satu TK adalah salah satu usaha pemerintah melalui kolaborasi bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal.
Selain pemulihan sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru TK, pemerintah mengatakan bahwa mulai tahun 2026, Program Indonesia Pintar diberikan sebesar Rp450 ribu per tahun kepada lebih dari 880 ribu murid tingkat TK.
Dukungan yang diberikan ini diarahkan dan diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun.
Tantangan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun
Perluasan masa wajib belajar ini tidak langsung secara spontan menyelesaikan permasalahan pendidikan.
Pemerintah tetap berusaha memastikan ketersediaan satuan PAUD, kualitas tenaga yang akan mendidik, fasilitas selama pembelajaran, pendanaan, serta akses untuk anak dari keluarga kurang mampu dan daerah yang sulit dijangkau.
Baca Juga: PIP 2026 Kini Menjangkau PAUD: Nominal, Sekolah Penerima, dan Cara Cek Status Pencairan
Kemendikdasmen mengakui sendiri bahwa kondisi dan tantangan yang dihadapi program PAUD ini sangat beragam sehingga pengaplikasian strategi membutuhkan upaya yang adaptif di setiap daerah.
Tantangan lain yang dihadapi adalah bagaimana membangun kesadaran keluarga tentang fungsi pendidikan.
Orang tua harus paham bahwa PAUD bukan hanya tempat penitipan atau kegiatan tambahan sebelum memasuki tingkat SD, tetapi elemen dari proses membangun kesiapan belajar dan karakter anak.
Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Program Kelompok Kerja Bunda PAUD, satuan pendidikan, dan berbagai stakeholder agar masyarakat bisa ikut mendukung persebaran akses PAUD.
Fondasi Pendidikan untuk Masa Depan
Pada akhirnya, Wajib Belajar 13 Tahun memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Peraturan ini diarahkan untuk menjamin akses pendidikan yang terbuka, meningkatkan kesiapan anak memasuki tingkat sekolah dasar, memperkuat keberlanjutan pendidikan hingga ke tingkat menengah, mengurangi perbedaan partisipasi, dan menjadi fondasi pengembangan SDM di Indonesia.
Karena itu, keberhasilan program ini harus dinilai dari dua sisi sekaligus, yaitu jumlah anak yang memperoleh akses dan kualitas pendidikan yang diterima.
Penambahan satu tahun prasekolah akan memberikan manfaat jika didukung guru yang kompeten, fasilitas yang baik dan memadai, pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak, serta keterlibatan dari keluarga dan masyarakat.
Dengan pelaksanaan yang konstan ini, Wajib Belajar 13 Tahun bisa memperkuat dasar pendidikan anak sejak usia dini hingga menginjak pendidikan tingkat menengah.
Penulis : Ulyatul Ula
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Editor : Shinta Nurma Ababil