Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebutkan, sebanyak 40 SMP itu kerusakannya bervariasi. Ada yang dalam satu sekolah dibangunkan tiga ruang kelas, ada pula dua ruang kelas, hingga hanya satu ruang kelas.
Tidak hanya ruang kelas, ada juga sekolah yang mendapat bantuan pembangunan toilet, jamban, hingga pagar. Bahkan, ada pula delapan sekolah yang direvitalisasi. Dua di antaranya SMP swasta. Yakni, SMP Muhammadiyah 1 Pare dan SMP Muhammadiyah 4 Gurah.
Pembangunan dua sekolah itu yang belum mendapat kejelasan. Jika revitalisasi enam SMP lainnya sedang berlangsung, revitalisasi dua sekolah itu masih harus menunggu dana dari pusat. Sebab, rencananya perbaikan menggunakan program bantuan Pemerintah Pusat.
“Untuk pemilihan lokasi, sebelumnya sudah kami lakukan asesmen,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rehab dan Pembangunan Sarpras SMP Wawan Sarudi.
Lebih jauh Wawan mengatakan, pada 2024 lalu pihaknya sudah mengasesmen sekolah berdasar data data pokok pendidikan (dapodik) dan laporan sekolah. Hasilnya, tahun ini ada 40 item rehab dan pembangunan sarpras SMP.
Diakui Wawan, jumlah sekolah yang dilaporkan rusak jauh lebih banyak lagi. Namun, pihaknya menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan perbaikan. “Yang rusak berat didahulukan, baru kalau sudah selesai yang berat nanti yang rusak sedang,” lanjut Wawan sembari menyebut untuk kerusakan ringan diperbaiki dari operasional dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Dari total kerusakan di 40 sekolah itu, sebanyak 22 sekolah di antaranya sudah selesai. Adapun 16 lembaga lainnya masih dalam progres. Hingga awal Oktober ini ada yang sudah mencapai 90 persen, ada pula yang baru 40 persen.
Wawan menegaskan, perbaikan harus selesai semua pada Desember nanti. “Karena ini (perbaikan sekolah rusak) anggaran tahun 2025,” jelasnya.
Bagaimana dengan sekolah yang belum bisa diperbaiki? Pria yang juga menjabat kepala Seksi Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri ini menyebut, pihaknya harus menyesuaikan dengan anggaran yang terbatas. Selebihnya bisa diperbaiki secara bertahap tahun depan.
Baca Juga: Daftar Juara Kompetisi Kompetensi Akademik 2025 Jenjang SMP/MTS
Hal berbeda akan diterapkan jika kerusakan sekolah akibat bencana. Khusus untuk kerusakan itu menurutnya bisa menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
“Kalau belum bisa diperbaiki dan ternyata membahayakan, kami meminta sekolah agar tidak memakai bangunan karena terkait keselamatan peserta didik,” tandasnya.
Untuk diketahui, rehab dan pembangunan ruang baru di 40 sekolah itu bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan program revitalisasi pendidikan dari Pemerintah Pusat. Rinciannya, DAU Rp 6,5 miliar. Sedangkan program perbaikan sekolah rusak dari Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 11,5 miliar.
“Yang sumbernya dari pemerintah pusat itu bentuknya pengelolaan swakelola. Dikelola oleh satuan pendidikan. Jadi dana cair ke satuan pendidikan, terus satuan pendidikan itu membentuk panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP),” jelas Wawan terkait revitalisasi enam SMP yang sedang berlangsung dan dua SMP yang harus menunggu kepastian pusat itu.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian