KEDIRI, JP Radar Kediri – Penurunan jumlah siswa di madrasah diniyah (madin) akibat pemberlakuan sekolah lima hari secara serentak di Kota Kediri, agaknya tak terjadi merata di semua lembaga. Setidaknya, ada madin yang mengklaim jumlah siswanya tetap setelah kebijakan baru itu diterapkan sejak September lalu.
Seperti di TPQ Ar-Rohman, Ngronggo. Jumlah siswa mereka tak menurun meski anak-anak mengikuti pembelajaran lima hari. “Oh, nggak ada (penurunan siswa, Red). Kalau di sini siswanya tetap. Nggak ada penurunan,” ujar Wahyu, salah satu pengajar di sana.
Wahyu tak menampik jika sejak pemberlakuan sekolah lima hari, anak-anak yang mengaji di TPQ pulang lebih sore. Terutama pada hari Senin-Jumat.
“Pernah anak-anak saya tanyai, emangnya nggak capek? Katanya nggak. Biasa saja. Malah menjawab gitu,” lanjut Wahyu menirukan ucapan anak didiknya.
Hal senada diungkapkan oleh pengasuh madrasah diniyah di Kelurahan Tamanan, Mojoroto. Meski anak-anak di sana belajar sampai sore, tidak ada satu pun yang peretel. “Jumlahnya tetap,” kata perempuan yang mengasuh sekitar 100 siswa itu.
Perempuan yang enggan namanya dikorankan ini mengaku, ada beberapa madin di lingkungannya yang terdampak sekolah lima hari. Namun, lembaga tempatnya mengajar tidak terdampak. “Mungkin karena komunikasi kami yang baik dengan orang tua. Jadi anak-anak tetap semangat belajar,” paparnya.
Seperti diberitakan, sebelumnya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Kediri melakukan audiensi dengan Komisi C DPRD Kota Kediri. Mereka meminta Dinas Pendidikan Kota Kediri mengevaluasi kebijakan sekolah lima hari. Sebab, penerapan kebijakan itu membuat jumlah siswa di madin susut hingga separo. Bahkan ada yang lebih.
Penolakan pemberlakuan sekolah lima hari tidak hanya datang dari FKDT. Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kota Kediri juga
merasa keberatan dengan pemberlakuan lima hari sekolah. Sesuai hasil survei FKPQ, kebijakan baru itu membuat keaktifan santri menurun. Dari total sekitar 280 lembaga di Kota Kediri, FKPQ mengklaim penurunan hingga 61,1 persen.
Ketua FKPQ Kota Kediri M. Adilla Mazwa Abduh mengatakan, TPQ termasuk lembaga pendidikan nonformal yang paling terdampak lantaran jam pendidikannya yang mayoritas siang hingga sore hari. Sehingga, siswa yang kelelahan setelah pulang sekolah rentan bolos mengaji Alquran.
“Terutama yang usia anak SD dan beberapa SMP. TPQ kan ada yang sudah SMP tapi masih TPQ. Nah, itu hampir 100 persen pasti TPQ-nya kalah. Kalau SD terkadang biasanya seminggu masuknya jadi dua hari saja karena sisanya capek,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Gus Abduh itu menjelaskan, penurunan jumlah siswa bervariasi. Sekitar 30-60 persen. Seperti di TPQ yang diasuhnya, jumlah siswa berkurang hampir 50 anak. “Tinggal yang aktif sekitar 20-an saja,” jelasnya.
Sebagian lembaga terpaksa menerapkan penyesuaian. Tidak hanya dari sisi jam pendidikan saja, melainkan juga lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan anak. “Misal ada yang masuknya pukul 15.00, diundur jadi pukul 16.00 agar anak-anak ada waktu istirahat dulu, baru ke TPQ. Ada juga yang masuknya tetap pukul 15.00 tapi anak-anak datangnya terlambat tetap dilayani,” urainya.
Ada pula TPQ yang mendatangi siswa di rumah masing-masing agar tetap mau mengaji. “Intinya yang penting tetap mengaji,” tandas pengasuh TPQ Al Ishlah tersebut sembari menyebut guru juga sering terkendala saat harus mengganti jam mengaji.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri M. Anang Kurniawan mengaku sudah memetakan dampak pemberlakuan sekolah lima hari. Hasilnya, penurunan jumlah siswa memang tidak terjadi di semua lembaga pendidikan nonformal. “Memang tidak semuanya terpengaruh negatif dengan kebijakan itu. Di sekolah-sekolah juga banyak yang mendukung. Artinya tidak mengganggu eksistensi dari madin, TPQ, dan lainnya,” kata Anang.
Demi mencari jalan tengah terhadap masalah yang terjadi di masyarakat, Anang mengaku akan mengintensifkan komunikasi. Termasuk dengan FKDT dan FKPQ. Disdik juga akan menyinkronkan data survei dari dua organisasi itu dengan hasil kajian disdik. “Nanti titiknya (jumlah madin yang siswanya berkurang, Red) di mana saja kita cek bareng-bareng dan kita carikan solusinya bersama. Karena menurut kita memang tidak semuanya (terdampak),” paparnya.
Anang menegaskan, pihaknya juga akan membentuk tim untuk mengkaji kebijakan itu. Tidak hanya dari disdik, melainkan juga melibatkan perwakilan forum dan guru-guru. Dari sana, diharapkan muncul solusi agar pendidikan formal dan nonformal bisa berjalan beriringan.
“Di sisi lain kami juga ini mengakomodasi keinginan sekolah dan orang tua. Berdasar pantauan di sekolah-sekolah, anak-anak enjoy. Kan kami tidak bisa mengesampingkan salah satunya,” tandasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah