Ayu, 26, pernah merasakan menjadi staf keuangan di salah satu sekolah dasar (SD) swasta. Karena itulah dia tahu berapa gaji para guru di sekolahnya saat itu. Berdasarkan keterangan Ayu, memang gaji mereka masih lebih baik dibanding guru yang berstatus honorer di sekolah negeri.
Guru swasta, bergaji variatif. Mulai Rp 600 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan. “Gaji di sekolah swasta itu bergantung masa kerja,” terang Ayu.
Yayasan yang menaungi sekolah biasanya akan menggaji guru dengan nominal tinggi apabila sudah bekerja lama. Biasanya menjabat kepala sekolah, bisa mencapai angka Rp 1,4 juta. Padahal, gaji seperti itu masih di bawah upah minimum kabupaten 2022 yakni Rp 2,04 juta per bulan.
Lalu, kenapa banyak guru yang bertahan di sekolah swasta? Salah satu alasan kuatnya adalah mengabdi. Panggilan sebagai pendidik melebihi kurangnya penghargaan pada jerih payah mereka.
Namun, ada upaya agar penghasilan para guru swasta itu bertambah. Yaitu dengan mendapatkan sertifikat pendidik (serdik). Lebih-lebih bila mampu memenuhi dan mendapatkan inpassing.
Inpassing merupakan proses penyetaraan jabatan bagi guru bukan PNS. Agar jabatannya sama dengan guru PNS.
Sejauh ini, sekolah swasta di bawah dinas pendidikan (disdik) yang sudah inpassing serdik cukup tinggi. Data dari dinas pendidikan menyebutkan, 1.045 guru dari tingkat SD hingga SMP sudah mendapatkan status itu. Sedangkan yang belum inpassing hanya 418 guru saja.
Bagi guru swasta yang sudah serdik tapi belum inpassing, hanya menerima tunjangan Rp 1,5 juta per bulan. Sedangkan yang sudah serdik sekaligus inpassing tunjangan yang diperoeh menyesuaikan kepangkatan guru di sekolah negeri.
“Tunjangan sertifikasi guru ini dibayar tiga bulan sekali,” terang Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin.
Data yang dihimpun koran ini, besaran tunjangan guru PNS untuk golongan IIIa mencapai Rp 2,5 juta sampai Rp 4,2 juta per bulan. Tertinggi pada golongan IVe nilainya Rp 3,6 juta sampai Rp 5,9 juta. Nilai tersebut bisa diterima guru swasta yang inpassing-nya setara.
Sementara itu, guru PNS yang mengajar di sekolah negeri tidak perlu mengikuti inpassing. Tunjangan yang mereka terima sama dengan gaji yang diterima. “Gampangnya satu kali gaji,” kata Muhsin. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Kediri itu mengatakan, sejauh ini tunjangan sertifikasi pendidik ini sangat membantu kesejahteraan guru.
Adapun informasi penghapusan serdik, Muksin sejauh ini belum menerima surat resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti). Meski begitu, ia mengaku sudah menerima kabar tentang rancangan undang undang (RUU) yang membahas tentang sertifikasi.
Menurutnya, poin penting dari pembahasan sertifikasi nanti akan lebih dipermudah. Tidak lagi mengantre harus menunggu giliran pendidikan profesi guru (PPG). Ada kemungkinan, persyaratan PPG nanti hanya berlaku bagi guru-guru yang baru akan mengajar. Sedangkan tunjangan yang selama ini diterima tidak begitu saja langsung dihapus.
Bagi Muhsin semua itu masih wacana, dia berharap guru tetap fokus pada tugasnya. “Jangan sampai masalah ini mengganggu tugas guru mengajar,” tutupnya.
Editor : Anwar Bahar Basalamah