Jarum jam di dinding kelas itu sudah menunjuk pukul 10.30. Mohammad Misbakhul Anam pun menyudahi pelajaran yang dia berikan. Guru agama di SD Negeri Tarokan 1 ini kemudian berdiri di depan kelas. Menunggu murid-muridnya salim dirinya sebelum melangkah melewati pintu kelas.
Misbakh, demikian guru ini biasa disapa, adalah guru yang masih berstatus honorer alias guru tidak tetap (GTT). Meskipun demikian, jam kerjanya tetap seperti guru-guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Berangkat pagi dan mulai bekerja pukul 07.00. Kemudian, pulangnya juga siang, sekitar pukul 14.00.
Yang membedakan dia dengan guru ASN adalah gaji. Bila yang sudah ‘berseragam’ bisa mendapat lebih dari Rp 2,5 juta per bulan, Misbakh dan guru honorer lain paling hanya Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan.
Tapi, bagi Misbakh, gaji bukan penyebab utama dia tetap bertahan menjadi pendidik. Panggilan jiwa menjadi pendorong utamanya. “Menjadi pendidik adalah pilihan hidup,” ucapnya.
Sayangnya, keteguhannya menjalani pilihan hidup tak sebanding lurus dengan apresiasi yang diterima. Tak hanya soal gaji yang masih sangat rendah, juga kenyamanan mengajar bisa terganggu. Jam mengajarnya rawan tergeser bila ada guru baru yang berstatus CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Contohnya seperti yang dialami Misbakh. Dia sudah tiga kali ini pindah tempat mengajar. Mulai di Kecamatan Mojo hingga sekarang di Kecamatan Tarokan. “Kalau ada guru baru berstatus CPNS atau PPPK saya pasti tak kebagian jam mengajar,” akunya menyebut alasannya pindah tempat mengajar.
Misbakh adalah satu dari ribuan guru honorer yang tetap teguh dengan ‘jalan sunyi’ menjadi pendidik. Sebagian lagi tak mampu bertahan. Mereka banting setir karena tergencet persoalan perut. Bagi yang tetap bertahan seperti Misbakh harus pintar-pintar ‘ngobyek’ di luar jam sekolah. Mulai buka bengkel hingga jualan roti.
Di Kabupaten Kediri sendiri jumlah guru non-ASN sangat tinggi. Dari 8.162 guru di SD dan SMP hampir setengahnya adalah GTT. Sementara, bila digabung dengan staf administrasi dengan status juga non-ASN, jumlahnya mencapai 7.430.
“Kalau yang gurunya (non-ASN, Red) mendomnasi, lebih dari empat ribu (orang),” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mohamad Solikin.
Sementara, wakil rakyat berusaha mendorong agar ada insentif bagi para guru honorer itu. Sebagai pengganti biaya transportasi. Namun, bukan untuk tahun ini.
“Usulan kenaikan bisa dilakukan (untuk) anggaran tahun depan,” dalih Sekretaris Komisi IV Taufik Chavifudin.
Insentif itu berusaha diwujudkan karena gaji GTT sangat tidak layak. Menurut politikus PPP ini, bila tidak ada upaya penyejahteraan, dia khawatir kualitas pendidikan juga akan menurun. Karena guru adalah ujung tombak peningkatan mutu pendidikan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamad Muhsin mengatakan, soal kesejahteraan guru menjadi prioritas. Dia menyebut ada pemberian instentif untuk para guru. Meskipun bila dihitung berdasarkan penerimaan per individu jumlahnya memang tak terlalu besar. Sebab ada ribuan guru yang menerima.
Dibanding 2021 lalu, Muhsin menyebutkan ada penambahan jumlah penerima insentif. Dari 6.163 guru, di tahun ini menjadi 6.803 guru. Mereka terdiri dari guru PAUD/TK menerima sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan. Lalu guru SD sebanyak Rp 200 ribu perbulan sedangkan SMP Rp 200 ribu perbulan dan eks K2 paling besar sebanyak Rp 300 ribu per orang per bulan. Editor : Anwar Bahar Basalamah