Kasus keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak habis-habisnya terjadi.
Bukan sekali dua kali. Dari berbagai daerah, kabar serupa terus berdatangan. Mulai dari siswa yang mengeluhkan mual, muntah, hingga diare setelah menyantap makanan yang disediakan.
Misalnya kasus keracunan massal MBG awal Juli ini juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah, dengan korban mencapai 707 pelajar. Di Jayapura, Papua dengan jumlah korban mencapai 527 orang.
Di Kabupaten Kediri sendiri juga ada pada Juli lalu dengan total korban 211 korban. Serta kasus lainnya yang sejak Januari 2025 hingga April 2026 setidaknya tercatat 33.626 pelajar telah mengalami keracunan MBG.
Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak justru berkali-kali diwarnai persoalan keamanan pangan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang sebenarnya salah?
Sulit mengatakan bahwa persoalannya hanya ada pada menu. Nasi, lauk, sayur, hingga buah merupakan makanan yang setiap hari dikonsumsi masyarakat.
Yang membedakan adalah bagaimana makanan itu diproses, disimpan, didistribusikan, hingga akhirnya diterima oleh siswa. Pada titik itulah rantai keamanan pangan diuji.
Memasak untuk puluhan orang tentu berbeda dengan memasak untuk ribuan orang.
Semakin besar skala produksi, semakin tinggi pula risiko apabila standar kebersihan, suhu penyimpanan, kualitas bahan baku, dan waktu distribusi tidak benar-benar diawasi.
Satu kesalahan kecil bisa berdampak kepada ratusan anak dalam waktu bersamaan. Itulah mengapa kasus yang muncul hampir selalu berupa keracunan massal, bukan kasus perorangan.
Karena itu, evaluasi seharusnya tidak berhenti pada mengganti menu atau menyalahkan petugas di lapangan.
Yang jauh lebih penting adalah memperkuat sistem pengawasan dari hulu hingga hilir. Sebab, makanan bergizi tidak akan berarti apabila aspek keamanannya diabaikan.
Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit usulan yang tentu saja bernada bercanda. Namun tentu saja bisa saja jadi masukan.
Terlepas kita membahas apakah program ini sudah tepat sasaran atau belum.
Bagaimana kalau MBG diserahkan saja kepada warung lalapan? Misalnya, warung Lalapan Cabang Purnama.
Warung seperti ini ada di hampir setiap kecamatan. Bahkan, rasanya hampir setiap desa memilikinya.
Kalau malam hari, rasanya dalam radius seratus meter saja sudah bisa menemukan satu warung lalapan. Entah bagaimana hitungannya, tetapi jumlahnya seperti tidak ada habisnya.
Yang menarik, saya belum pernah mendengar ada berita keracunan karena habis dari warung lalapan.
Apalagi kasus keracunan massal. Padahal pelanggannya datang silih berganti setiap malam.
Ayam goreng, lele, bebek, nila, tahu, tempe, semua ludes disantap tanpa membuat satu kampung harus dilarikan ke puskesmas secara bersamaan.
Tentu ini hanya gurauan. Mengelola program nasional tentu tidak sesederhana menunjuk warung makan langganan. Namun, di balik candaan itu ada pelajaran yang layak dipikirkan.
Warung makan bertahan bukan karena spanduknya besar, melainkan karena kepercayaan pelanggan.
Sekali makanan mereka membuat orang sakit, pelanggan akan berpindah ke warung sebelah. Maka, menjaga kualitas menjadi kebutuhan, bukan sekadar kewajiban administrasi.
Dan satu lagi, menu lalapannya juga enak-enak. Kalau suka pedas, sambalnya mantap.
Kalau takut mencret atau memang tidak tahan cabai, tinggal minta bumbu irengnya. Tetap nikmat, tetap bikin nambah nasi.
Terlepas membahas terkait program ini sudah tepat sasaran atau belum. Layak terus ada atau tidak.
Barangkali, pelajaran terbesar bukanlah soal siapa yang memasak, melainkan bagaimana makanan itu diperlakukan.
Sebab, tujuan utama MBG bukan sekadar membuat anak kenyang. Program ini harus membuat mereka sehat, aman, dan orang tua merasa tenang.
Kalau setiap beberapa pekan masyarakat kembali disuguhi kabar keracunan massal, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya dapurnya, tetapi juga sistemnya.
Editor : MahfudSumber : Radar Kediri