Ketika BTT Dipakai Menambal Luka Kerusuhan

Muhamad Asad Muhamiyus Sidqi • Dipublikasikan Minggu, 14 September 2025 | 04:00 WIB
PORAK PORANDA: Kendaraan bergelimpangan di parkir Pemkab Kediri.
PORAK PORANDA: Kendaraan bergelimpangan di parkir Pemkab Kediri.

Kita perlu menyadari bahwa menjaga kondusivitas jauh lebih murah dibanding memperbaiki kerusakan. Kerusuhan yang berlangsung singkat mampu meluluhlantakkan hasil kerja bertahun-tahun.

Dan yang lebih menyedihkan, biaya pemulihannya justru harus ditanggung rakyat lewat APBD. Artinya, semua warga ikut membayar akibat dari tindakan anarkis yang dilakukan oleh segelintir pihak.

Kerusuhan 30 Agustus 2025 di Kabupaten Kediri jelas meninggalkan luka. Bukan hanya bangunan pelayanan publik yang hancur, tapi juga rasa percaya masyarakat ikut goyah.

Banyak warga akhirnya harus menunda urusan penting karena kantor pemerintahan lumpuh. Padahal, pelayanan publik itu ibarat denyut nadi, tanda negara hadir di tengah warganya.

Kondisi itu memaksa pemerintah bertindak cepat. Mau tak mau pemulihan harus dilakukan, meski dengan cara darurat. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pun jadi andalan.

Uang yang biasanya dipakai untuk menghadapi bencana alam justru terpakai untuk menambal kerusakan akibat ulah segelintir orang. BTT dipakai agar layanan bisa berjalan lagi, walau seadanya.

Nilainya memang tidak terlalu besar. Dari total BTT sekitar Rp 19 miliar, yang sudah dikeluarkan sekitar Rp 1,5 miliar. Tapi penggunaan dana ini tetap menyisakan persoalan.

Seandainya kerusuhan tidak meledak, uang itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih genting.

Misalnya buat mengantisipasi kekeringan atau banjir yang tiap tahun selalu mengancam. Gara-gara kerusuhan, ruang fiskal yang mestinya jadi pelindung warga malah terkikis.

Kerusuhan jelas bisa disebut bencana. Dan BTT memang diperuntukkan menutup kebutuhan darurat seperti ini.

Tetapi logikanya sederhana: kalau tidak ada kerusuhan, uang itu juga tidak perlu keluar. Dana darurat tetap aman, siap dipakai menghadapi kejadian yang lebih berdampak luas pada masyarakat.

Kerugian dari kerusuhan bukan cuma kursi dan kaca kantor yang pecah. Ada ongkos tersembunyi yang harus dipikul warga.

Pelayanan publik jadi tersendat, agenda pembangunan ikut tertunda, dan uang rakyat tersedot buat memperbaiki kerusakan. Ironinya, hak dasar masyarakat untuk dilayani dengan baik malah dirampas oleh ketidakstabilan.

Karena itu, menjaga kondusivitas jauh lebih murah ketimbang memperbaiki kerusuhan. Peristiwa singkat bisa menggerus hasil kerja bertahun-tahun.

Lebih ironis lagi, biaya pemulihannya akhirnya ditanggung lewat APBD. Artinya, semua orang ikut membayar akibat ulah segelintir pihak.

Ke depan, pemerintah daerah harus lebih waspada membaca tanda-tanda kerawanan. Aparat keamanan perlu lebih sigap, sementara masyarakat juga jangan gampang terprovokasi. Kedamaian itu bukan cuma tugas aparat, tapi hasil kesadaran bersama.

Harapannya, BTT tetap bisa dipakai untuk hal-hal yang benar-benar darurat, bukan untuk menambal luka akibat kerusuhan.

Kediri butuh energi positif untuk melangkah maju, bukan menguras anggaran karena konflik yang sebenarnya bisa dicegah.

Stabilitas sosial adalah modal utama pembangunan. Tanpa itu, uang rakyat hanya habis untuk menyapu puing-puing. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

Editor : Andhika Attar Anindita
kerusuhan luka BTT