Indonesia sedang kacau-kacaunya. Hampir setiap hari, rakyat dipaksa mendengar berita buruk. Mulai dari beban pajak yang terus naik, lapangan kerja menyempit, kenaikan gaji wakil rakyat, dan sebagainya.
Wajar saja rakyat begitu resah hingga menggelar aksi demo. Bukannya mendengarkan aspirasi, para penguasa ternyata lebih gemar membungkam. Buktinya, aktivitas di media sosial pun sampai dibatasi.
Penyebaran informasi di era sekarang tidak lagi sama dengan era 90-an. Yang mana, radio, televisi dan koran mungkin merajai pemberitaan nasional saat itu. Kini, era itu sudah berakhir dan digantikan dengan keberadaan media sosial.
Kendati demikian, perlu disadari bahwa kehadiran media sosial juga menimbulkan kegamangan. Pasalnya, semua informasi terkadang menyebar tanpa memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya.
Sebaliknya, apa yang nampak di media sosial bisa jadi adalah sebuah kejujuran atas sebuah peristiwa.
Mirisnya, kejujuran atas peristiwa yang terjadi di Tanah Air saat ini tengah dibungkam. Beberapa akun media sosial yang intens mengunggah aksi demo pun telah mendapat shadow banned.
Sebabnya, para buzzer melaporkan unggahan tersebut sebagai konten yang berbahaya.
Tak tanggung-tanggung, upah yang diberikan para buzzer ini pun terbilang besar.
Informasi yang beredar di media sosial, nominalnya mencapai lebih dari seratus juta rupiah. Nominal yang fantastis di tengah situasi masyarakat yang masih sulit.
Belum cukup, sebuah edaran komisi penyiaran menyebar luas di media sosial. Intinya, surat tersebut berisikan imbauan untuk tidak menayangkan hal-hal yang menimbulkan provokasi.
Dengan kata lain, para penguasa benar-benar turun tangan untuk menghalau informasi atas peristiwa yang terjadi saat ini.
Terbaru, fitur siaran langsung Tiktok juga tidak berfungsi di tengah aksi demo di berbagai daerah. Sengaja ataupun tidak, ada upaya pembungkaman terhadap masyarakat.
Padahal, banyak masyarakat yang mencari uang dari fitur tersebut. Lagi-lagi, rakyat kecil yang harus rugi.
Tragisnya, beberapa aktivis turut diamankan. Hal ini pun terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya di Jakarta saja. Katanya, mereka yang sudah ditahan adalah provokator.
Padahal, aktor dari kerusuhan bisa jadi adalah oknum berseragam maupun dari penguasa sendiri. Sehingga, para aktivis ini hanya dijadikan sebagai kambing hitam saja.
Meski begitu, mungkin ada yang menganggap pembungkaman ini adalah bentuk meredam situasi. Sehingga, kerusuhan-kerusuhan tidak semakin membesar. Karenanya, jalan pembungkaman diambil oleh pihak-pihak tertentu.
Apapun itu, pembungkaman tetap tidak boleh terjadi. Selama suara rakyat belum terdengar, tuntutan harus tetap diserukan.
Bila para pengusa negeri ingin situasi mereda dan kembali damai maka satu-satunya cara adalah dengan membuka telinga. Bukan membungkam mulut. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : Andhika Attar Anindita