Ketika Janji Suci Dibayangi dengan Royalti

Muhamad Asad Muhamiyus Sidqi • Dipublikasikan Senin, 25 Agustus 2025 | 06:36 WIB
Ilustrasi royalti musik.
Ilustrasi royalti musik.

Belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan isu royalti yang merambah ke acara pernikahan. Jika sebelumnya wacana royalti hanya akrab dengan kafe, restoran, atau konser musik, kini kabar bahwa pesta pernikahan juga bakal dikenakan pungutan membuat publik kaget sekaligus resah.

Bagi masyarakat, pernikahan adalah momen sakral yang penuh kebahagiaan, sehingga isu biaya tambahan terasa begitu mengusik. Dengan begini, bisa membuat anak muda jadi tambah takut untuk menikah.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Wahana Musik Indonesia (WAMI) menilai, ketika musik dipakai di ruang publik, ada hak pencipta yang wajib dibayarkan. Robert Mulyarahardja selaku Head of Corcomm WAMI menjelaskan bahwa meski pernikahan masuk ranah nonkomersial, tetap ada tarif royalti yang dikenakan.

Besarannya hanya 2 persen dari biaya produksi musik, seperti sewa sound system, backline, hingga fee pengisi acara. Kewajiban ini bukan ditanggung musisi, melainkan penyelenggara acara, baik wedding organizer (WO) maupun keluarga yang menggelar pesta.

Namun pernyataan itu menuai kritik keras. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai wacana WAMI tersebut rawan disalahgunakan. Dia menyebut, praktik penagihan royalti dalam acara pernikahan bisa membuka peluang premanisme di lapangan.

Selain itu, dia menegaskan bahwa ide itu bertolak belakang dengan semangat perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Kekhawatiran serupa juga dirasakan publik, karena wacana ini dianggap bisa menambah beban pasangan muda yang ingin melangsungkan pernikahan.

Pemerintah melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akhirnya memberikan klarifikasi tegas. Menurutnya, pemutaran musik di pernikahan maupun kegiatan nonkomersial lain tidak dikenakan royalti.

Dia menegaskan, kewajiban royalti hanya berlaku di ruang publik komersial, salah satunya kafe. Penegasan ini sekaligus menjadi bantahan resmi agar masyarakat tidak terus dilanda keresahan akibat simpang siur informasi.

Sayangnya, kabar sudah lebih dulu menyebar dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Anak-anak muda yang sedang menyiapkan pernikahan pun dibuat was-was dengan kemungkinan biaya tambahan.

Padahal, pernikahan sejatinya adalah peristiwa sakral dan bukan ajang mencari keuntungan. Membebankan royalti pada acara keluarga seperti ini jelas berlebihan dan berpotensi mengaburkan makna perlindungan hak cipta itu sendiri.

Sebelumnya saya juga sudah menyampaikan dalam opini saya mengenai isu pajak amplop kondangan, mengenai angka pernikahan yang semakin menurun.

Dalam data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang pernah saya singgung sebelumnya, angka pernikahan di Indonesia terus alami penurunan.

Tercatat, di Indonesia turun secaa gradual pada 10 tahun terakhir. Pada 2014 terdapat 2.110.776 pernikahan. Sementara itu, pada 2024 angkanya turun menjadi 1.478.302.

Angka ini turun sebanyak 6,3 persen. Sekaligus memecahkan rekor dari tahun sebelumnya, karena menjadi yang terendah dalam satu dekade periode 2014-2024.

Sebelumnya ada isu pajak amplop kondangan. Sekarang juga ada wacana royalti musik pernikahan.

Walaupun sudah dibantah oleh pemerintah, namun hal ini sudah terlanjur menambahi kekhawwatiran bagi anak muda yang belum menikah.

Isu-isu ini menambah sederet kekhawatiran tanggungan menikah yang besar. Tidak. Hanya kaitannya dengan tanggungan ekonomi yang akan dihadapi pasca pernikahan. Namun, dalam pembukaannya saja, saat pernikahan, sudah ditakut-takuti dengan banyaknya beban biaya.

jika saat ini ada isu-isu tersebut, bisa jadi kedepan ada isu lainnya yang dapat menambah ketakutan anak muda. Bisa jadi, yang saat ini hanya sekedar isu, kedepan menjadi sebuah aturan mutlak yang harus dilakukan.

WAMI memang berhak memperjuangkan hak pencipta lagu, tetapi wacana yang dikeluarkan harus jelas konteks dan batasannya. Jika tidak, yang muncul bukan penghargaan terhadap karya, melainkan keresahan sosial.

Royalti memang wajar jika diterapkan dalam kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Asalkan dengan batas kewajaran. Namun, penerapan ini bukan pada acara privat yang sarat nilai budaya dan kekeluargaan.

Masyarakat pun perlu lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar. Tidak semua kabar yang viral di media sosial bisa langsung dipercaya. Namun di sisi lain, pemerintah juga punya tanggung jawab untuk memastikan aturan yang ada tidak multitafsir dan mudah dipahami publik.

Pada akhirnya, isu royalti pernikahan ini seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola perlindungan hak cipta di Indonesia

. Perlindungan terhadap musisi penting, tapi jangan sampai kebijakan justru menimbulkan ketakutan bagi masyarakat. Pernikahan adalah hak semua orang, dan jangan biarkan isu royalti menjadikannya momok yang menakutkan.

Editor : Andhika Attar Anindita
pernikahan musik royalti