Sebentar lagi seluruh rakyat Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan. Seharusnya, rakyat tengah bersuka-cita saat ini. Namun yang terjadi adalah sebaliknya.
Kini, rakyat sedang dirundung rasa cemas. Setiap kebijakan baru yang muncul, rasanya tidak ada yang menggembirakan.
Saat ini, beranda di media sosial tengah gaduh dengan adanya demo yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Masyarakat di sana menuntut agar Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Bukan tanpa sebab.
Pasalnya, baru beberapa bulan menjabat, sang bupati mengeluarkan kebijakan baru atas tarif pajak bumi dan bangunan (PBB). Tarif yang semakin mencekik rakyat di sana.
Di sisi lain, emosi masyarakat pun memuncak ketika sang bupati memilih untuk bersikap angkuh. Bukannya mendengarkan suara rakyatnya, Bupati Sadewo balik menantang.
Ya wajar saja masyarakat Pati sangat marah. Bahkan siapapun bisa melakukan tindakan yang sama bila pemimpin daerahnya sudah menutup telinga.
Lucunya, kenaikan PBB ini juga terjadi di daerah lain. Salah satunya terjadi di Jombang, Jawa Timur. Baru-baru ini, aksi seorang warga saat membayar PBB pun viral di media sosial.
Dia adalah Joko Fattah Rochim yang membawa segalon uang koin ke Bapenda Jombang. Menurutnya, apa yang dilakukannya merupakan bentuk protes lantaran kenaikan yang dinilai memberatkan.
Dua peristiwa di atas adalah gambaran bahwa rakyat tengah mengalami kesulitan. Sebelum menyeruak kenaikan PBB, rakyat terus-menerus disuguhi oleh kebijakan yang kian memberatkan.
Akhir tahun lalu, pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini pun ditunda dengan hitungan rumit dalam rincian faktur pajaknya.
Terbaru, pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) untuk emas perhiasan atau batangan. Memang sih bukan masyarakat yang menjadi sasarannya.
Namun pengusaha mana yang mau rugi. Sedikit banyak, para pengusaha akan membebankan pajak tersebut kepada masyarakat dengan cara menaikkan harga. Lagi-lagi, masyarakat yang dirugikan.
Sejatinya, adanya pajak memiliki tujuan yang baik. Terutama untuk pembangunan. Sehingga, menaikkan pajak bukanlah keputusan yang sepenuhnya buruk. Asalkan kenaikan tarif tersebut dijalankan pada situasi yang tepat.
Bukan di saat masyarakat tengah kesulitan mencari kerja. Tidak dikala harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Dan sebagainya.
Sebetulnya, masyarakat sadar betul akan pentingnya membayar pajak. Rakyat mana yang tidak mau infrastruktur di negeri ini semakin baik.
Rakyat mana yang tidak ingin mendapat layanan kesehatan gratis. Dan rakyat mana yang tidak mau memperoleh pendidikan gratis. Karenanya, rakyat dengan sabar menyisihkan sebagian kekayaannya untuk membayar pajak.
Hanya saja, di saat kesejahteraan belum benar-benar dirasakan, pemerintah semakin memeras rakyatnya dengan menaikkan tarifnya. Entah itu pemerintah pusat untuk menaikkan APBN-nya ataupun pemerintah untuk menaikkan APBD-nya.
Di saat tensi sudah naik lantaran kewajiban membayar pajak, jangan salahkan jika amarah rakyat pecah saat para pemimpin semakin arogan. Demo rakyat Pati adalah permulaan. Bom waktu sudah berjalan. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : Andhika Attar Anindita