Segerombolan perempuan-perempuan mayoritas paruh baya dengan guyub membungkus aneka makanan. Pemandangan seperti itu agaknya identik dengan suasana hajatan.
Saat para ibu-ibu kompak membantu mempersiapkan makanan untuk menjamu tamu. Namun, mereka bukan sedang “ngerewang” di rumah tetangga.
Melainkan di depan kantor Bupati Pati untuk memberikan dukungan dalam aksi demonstrasi menuntut mundurnya Bupati Pati Sudewo.
Aksi demonstrasi itu bermula dari masyarakat yang menolak kebijakan kenaikan Pajak PBB hingga 250 persen. Kebijakan itupun memicu gelombang penolakan.
Karena jelas tak sesuai dengan kehendak warga. Hingga pada 13 Agustus 2025, hari itu akan tercatat sebagai hari di mana kedaulatan rakyat–sekali lagi–menunjukkan taringnya.
Puluhan ribu massa memadati kawasan kantor Bupati Pati. Menuntut reformasi terhadap kepemimpinan yang dinilai arogan dan tak berpihak kepada rakyat kecil.
Isu kenaikan PBB di Kabupaten Pati ini terbagi dalam beberapa babak. Mulanya, PBB Kabupaten Pati ditetapkan naik hingga 250 persen. Rakyat pun mulai bergejolak.
Bukannya mendengar aspirasi rakyat dan membangun ruang komunikasi, pemerintah justru bersikap defensif–bahkan cenderung arogan.
Seorang kepala pemerintahan membuat pernyataan terbuka, menantang rakyatnya untuk melakukan aksi demonstrasi merupakan sikap yang sangat gegabah.
Terlepas dari dasar kebijakan itu dibuat, Bupati Pati Sudewo sepertinya lupa bahwa ada kekuatan kolektif yang bisa membawa pengaruh besar.
Meskipun pada akhirnya kebijakan itu dibatalkan dan permintaan maaf disampaikan, rakyat kepalang muntab.
Solidaritas pun tumbuh di tataran akar rumput. Puncaknya pada 13 Agustus kemarin, rakyat menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Pati.
Solidaritas masyarakat itu diwujudkan lewat banyak cara. Ada yang berdonasi makanan dan minuman, mengirim hasil bumi seperti semobil pick up pisang, hingga perempuan-perempuan yang mendukung dengan cara membantu mengemasi makanan-makanan hasil donasi.
Hari itu menjadi saksi lahirnya people power di sebuah wilayah di Jawa Tengah tersebut. Aksi kolektif yang bertujuan mengkritisi pemerintahan itu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Namun, makna frasa itu cenderung kontekstual.
People power pernah diasosiasikan dengan fenomena politik dalam politik elektoral Indonesia beberapa waktu lalu.
Saat peserta pemilu menyerukan people power sebagai kampanye melawan oposisi. Hingga people power sebagai upaya penyampaian kritik secara kolektif yang berhasil menjatuhkan rezim suatu negara.
Sejarah mencatat, kekuatan rakyat berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos di Filipina pada 1986. Atau, keberhasilannya mendorong revolusi besar-besaran di negara-negara Timur Tengah pada 2010, atau yang dikenal dengan Arab Spring.
Gelombang protes yang memicu perubahan sosial, politik, dan ekonomi di negara Arab itu juga dimulai dari rakyat yang lantang dan berani menyampaikan kritiknya terhadap penguasa.
Di Indonesia, people power juga berhasil menumbangkan Presiden Soeharto dari pucuk kepemimpinan pemerintahan Indonesia pada 1998 lalu.
Karena maknanya yang kontekstual, pergerakan masyarakat ini juga rentan memicu kesalahpahaman. Bahwa penyampaian kritik secara kolektif melalui unjuk rasa hanya berujung pada kerusakan dan kekacauan.
Padahal, aksi demonstrasi dan solidaritas akar rumput seperti yang terjadi di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa rakyat tidak tinggal diam dengan penyalahgunaan kekuasaan.
Apalagi di Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai demokrasi, para penguasa harus tahu, rakyat berdaulat. (Penulis adalah Wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : Andhika Attar Anindita