Adakah beda, ataukah sama, antara seorang kepala daerah dengan Chief Executive Officer (CEO) di suatu perusahaan? Tentu saja, ada beda ada pula samanya. Bergantung pada sisi mana melihatnya.
Seorang kepala daerah, sesuai namanya, adalah pemimpin daerah. Tugasnya mengelola pemerintahan. Bertanggung jawab pada kemajuan daerah yang dia pimpin. Parameter kemajuan, secara sederhana, adalah kemakmuran masyarakat.
Sementara CEO adalah pejabat tertinggi di suatu perusahaan. Tanggung jawabnya adalah mengelola perusahaan agar semakin besar dan berkembang. Acuannya adalah perusahaan mendapat laba sebesar-besarnya.
Lalu, persamaannya? Seorang kepala daerah maupun CEO harus punya keterampilan khusus. Terutama dalam hal kepemimpinan, manajemen, komunikasi, dan Analisa.
Ini tentu terkait dengan seberapa bobot kualitas kebijakan yang dirumuskan dan ditelurkan. Semakin pandai seorang kepala daerah dalam empat bidang itu, semakin bagus kebijakan yang dia keluarkan.
Tapi, itu dalam perspektif modern. Bagaimana bila seorang kepala daerah disandingkan dengan seorang CEO dari sudut pandang antropologi? Dibahas dari sisi sosial dan budaya kuno?
Ketika sekolah dasar, dalam pelajaran sejarah, kita disodori empat tingkatan kasta masyarakat zaman kuno, khususnya di era Hindu. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra.
Dengan pengartian yang sangat jelas dan tegas. Brahmana adalah pemangku tokoh spiritual. Baik itu tokoh agama, guru, maupun cendekiawan. Kelompok ini memiliki derajat paling tinggi.
Menyusul Ksatria, yang merupakan golongan bangsawan, penguasa, atau prajurit. Kelompok ini dianggap sebagai pemimpin dan pelindung masyarakat.
Selanjutnya adalah Waisya. Kelompok yang merupakan masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, atau petani. Kelompok ini sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat. Secara kasta ada di bawah Ksatria.
Terakhir, Sudra. Yaitu kelompok pekerja, buruh, dan nelayan. Mereka merupakan kelompok penyedia tenaga kerja.
Namun, sejarawan Agus Sunyoto punya paparan lain. Tokoh yang semasa hidupnya lama memimpin Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) itu menyodorkan tujuh kasta sebagai hirarki di masyarakat pra-Islam. Yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Candala, Meca, dan Tuja.
Dua kasta tertinggi punya pengertian sama dengan yang kita terima di pelajaran SD. Namun, masuk ke kasta ketiga dan seterusnya, Agus Sunyoto menyodorkan sesuatu yang berbeda.
Waisya adalah kelompok petani. Yang bertugas menumbuhkan makanan untuk manusia. Kelompok ini ditempatkan lebih rendah dari Ksatria karena sudah memiliki rumah, sawah, dan ternak.
Di bawahnya ada Sudra. Menurut penulis buku Rahuvana Tattwa itu, kelompok ini meskipun secara kasta di bawah namun memiliki sifat keduniawian paling besar. Bisa jadi kelompok ini lebih kaya dari kasta di atasnya.
Karena mereka adalah saudagar, rentenir, dan orang yang meminjamkan harta seperti halnya tuan tanah. Kelompok ini dianggap rendah karena pikirannya hanya soal untung dan rugi. Menumpuk harta, dan memperkaya diri.
Di bawahnya adalan Candala. Orang yang pekerjaannya membunuh makhluk lain. Di kelompok ini termasuk jagal atau algojo penghukum orang yang bersalah.
Kemudian ada Mleca. Yang merupakan orang asing, pokoknya bukan pribumi. Termasuk di sini adalah saudagar asing.
Terakhir, Tuja. Merupakan kasta bagi para kriminal. Penipu, maling, perampok, begal, dan semua pekerjaan buruk lainnya.
Lalu, seperti apa penjabaran tentang kasta Brahmana dan Ksatria? Dua kelompok ini merupakan tingkatan paling mulia dalam masyarakat pra-Islam di Indonesia. Brahmana misalnya, adalah seseorang yang tidak lagi punya ikatan keduniawian. Mereka adalah para pertapa, resi, tokoh agama, cendekiawan, dan para guru.
Tinggalnya di hutan, di pertapaan. Tidak memiliki kekayaan pribadi, karena mereka tidak butuh. Di era kekinian, sebenarnya kelompok ini sama dengan para tokoh agama, ulama, kiai, pendeta, dan lain sebagainya. Hanya, bila kemudian mereka masih suka dengan hal-hal keduniawian, mungkin karena eranya yang berbeda.
Bagaimana dengan Ksatria? Agus Sunyoto menempatkan kasta ini dengan sangat jelas. Menurutnya, kelompok ini tak boleh memiliki kekayaan pribadi. Segala kebutuhan hidupnya dijamin dan dicukupi oleh institusi negara.
Mereka harus fokus pada mengelola negara, pemerintahan. Menata masyarakat agar tertib hukum dan etika sosial. Menjamin terciptanya kemakmuran masyarakat.
Seorang Ksatria adalah kelompok yang piling tanding. Dipilih karena kemampuannya memimpin dan melindungi masyarakat. Bukan karena keserakahan dan sifat rakus harta. Dia memang bukan Brahmana tapi sudah tidak lagi memikirkan kebutuhan duniawi.
Bagi Ksatria, hidupnya adalah untuk melayani dan melindungi masyarakat. Sebagai imbalannya, semua kebutuhan hidupnya dan keluarganya dipenuhi negara.
Bagaimana bila ada Ksatria yang masih memperkaya diri sendiri? Masih melakukan korupsi? Bila hal tersebut yang terjadi, maka Ksatria itu disebut Ksatria panten. Ksatria yang jatuh martabat. Mereka tak boleh dilayani. Kalau perlu dikucilkan. Karena dia abdi negara, yang seharusnya tidak boleh punya kekayaan pribadi.
Di era kekinian, Ksatria tersebut adalah para kepala daerah beserta jajaran birokrasi, abdi negara. Mereka dipilih rakyat. Mereka diminta untuk melindungi dan mengayomi. Menciptakan tatanan masyarakat yang ideal dan mewujudkan kemakmuran. Hidup mereka untuk mengabdi, bukan menumpuk kekayaan.
Bila kemudian ada kepala daerah yang menumpuk kekayaan, itu berarti mencederai kepercayaan rakyat yang memilihnya. Dan, kita berharap kepala-kepala daerah yang mulai bertugas hari ini benar-benar menjadi Ksatria yang piling tanding, yang mumpuni.
Bukan kepala daerah yang tergiur iming-iming harta dan keduniawian. Sebab, kalau itu yang ingin dilakukan, seharusnya mereka tak mencalonkan jadi kepala derah. Melainkan cukup jadi pengusaha atau CEO saja. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)
Editor : Andhika Attar Anindita