Sektor pertanian memiliki peran krusial dalam perekonomian, terutama di negara agraris seperti Indonesia.
Dengan kontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, serta ketahanan pangan, pertanian menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun demikian, sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah akses dan ketersediaan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani.
Banyak petani, terutama petani kecil, mengalami kesulitan dalam memperoleh modal kerja atau investasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas lahan, mengadopsi teknologi modern, maupun memperluas skala usaha.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nyanzu & Quaidoo pada 2017, kemudahan akses terhadap pembiayaan dapat memperbaiki kinerja, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan.
Otoritas Jasa Keuangan (2024) mencatat bahwa penyaluran kredit ke sektor pertanian hanya mencapai 6,89% dari total kredit nasional, sementara penyaluran kredit di Pulau Jawa tercatat sebesar 3,74%.
Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada sektor pertanian belum optimal dan masih punya ruang untuk ditingkatkan.
Di sisi lain, banyak petani di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses terhadap skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif sesuai dengan karakteristik sektor pertanian.
Sektor pertanian cenderung rentan terhadap berbagai risiko seperti perubahan cuaca, fluktuasi harga pasar, dan siklus panen yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke sektor pertanian.
Selain itu, berdasarkan kajian dari Bank Indonesia Kediri menyatakan kendala utama lainnya dalam pembiayaan sektor pertanian di Indonesia adalah ketidakcocokan antara kebutuhan modal petani dengan skema pembiayaan yang tersedia.
Petani yang mengelola tanaman pangan seperti beras, cabai, dan bawang merah membutuhkan jenis pembiayaan yang lebih fleksibel, yang dapat mendukung pengelolaan risiko terkait iklim dan fluktuasi harga, baik yang bersifat jangka menengah maupun panjang.
Pembiayaan yang mendukung fleksibilitas sangat diperlukan untuk pembelian peralatan dan teknologi pertanian yang lebih modern.
William dalam penelitiannya di Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembiayaan pertanian memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Pada tahun 2023, data yang dipublikasikan oleh BPS menunjukkan bahwa dari 27,76 juta penduduk miskin di Indonesia, 17,28 juta di antaranya adalah penduduk perdesaan yang kebanyakan berprofesi sebagai petani.
Rendahnya tingkat kesejahteraan serta tingginya kemiskinan yang dihadapi oleh rumah tangga yang bergerak di sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian, sebab tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan termasuk tenaga kerja terbesar dalam sektor perekonomian.
Para petani menghadapi berbagai kendala dalam upayanya meningkatkan produktivitas, di antaranya akses pembiayaan yang terbatas serta biaya input yang masih tinggi.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dibutuhkan intervensi yang lebih komprehensif, termasuk penyediaan pembiayaan yang lebih fleksibel dan peningkatan produktivitas pertanian melalui adopsi teknologi dan pelatihan yang tepat.
Bank Indonesia berkomitmen untuk selalu menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai Jamu Manis dalam Peningkatan akses pembiayaan.
Kebijakan makroprudensial yang akomodatif diyakini juga dapat membantu perbankan mengoptimalkan penyaluran kredit.
Salah satu Langkah strategis yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengoptimalkan penyaluran kredit yaitu melalui Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Implementasi KLM dilakukan melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan fungsi intermediasi perbankan terutama dalam penyaluran kredit atau pembiayaan sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pada awal tahun 2025, Bank Indonesia melakukan refocusing cakupan pada Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebagai salah satu langkah strategis dalam mendukung sektor pertanian.
Sebelumnya, kebijakan KLM telah diterapkan dengan fokus pada sektor-sektor prioritas yang berbasis modal, seperti hilirisasi mineral dan batubara.
Implementasi kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor padat modal (capital intensive), yang tumbuh sebesar 10,85% (yoy) pada tahun 2024.
Dalam kebijakan baru KLM ini, perbankan diharapkan dapat secara masif menyalurkan kredit pada sektor-sektor prioritas, termasuk pertanian.
Bank yang berhasil menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang tinggi akan mendapatkan tambahan insentif KLM maksimal 4% (400 bps).
Dengan memperkuat kebijakan ini, BI menunjukkan komitmen dalam mendukung perbankan dan sektor-sektor prioritas dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis salah satunya sektor pertanian.
Sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha, prinsip kehati-hatian tetap perlu diutamakan.
Dengan adanya kombinasi kebijakan yang tepat, sinergi antara pemerintah dan perbankan diharapkan dapat semakin memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan yang selaras dengan program Astacita Pemerintah. (Penulis adalah Analis Yunior KPwBI Kediri)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah