NGANJUK, JP Radar Nganjuk- Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk tahun 2023 belum maksimal. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) Nganjuk, serapan belanja APBD Kabupaten Nganjuk hingga Selasa (21/11) masih 65 persen. Padahal, waktu tersisa sekitar sebulan. “Sekitar 35 persen anggaran belum terserap,” ujarnya.
Menurut Kartimah, APBD Kabupaten Nganjuk mencapai Rp 2,9 triliun. Jika baru terserap 65 persen maka ada sekitar Rp 1 triliun yang belum terserap. Uang tersebut masih berada di kas daerah. “Jika tidak terserap maka akan menjadi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran, Red),” ujarnya.
Agar SILPA tidak membengkak, Kartimah menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah menganggarkan kegiatan atau program harus segera merealisasikan. Karena waktu yang tersisa sekitar sebulan. Jika tidak segera dilaksanakan maka anggaran yang sudah disediakan tersebut akan tetap di kasda dan menjadi SILPA.
Untuk pencairan anggaran, Kartimah menjelaskan, sesuai regulasi, seluruh OPD harus melaksanakan kegiatan terlebih dulu. Kemudian, anggaran baru bisa dicairkan. Tidak bisa anggaran cair dulu sebelum kegiatan dimulai.
Untuk itu, semua OPD maksimal pada pertengahan Desember 2023 sudah melakukan pengajuan surat perintah membayar (SPM) baik langsung maupun SPM ganti uang (GU). Sehingga, pada akhir Desember para OPD sudah harus penyerahan penerimaan dari pengajuan tersebut. “Makanya setiap hari saya cereweti OPD-OPD ini untuk segera menyerahkan SPM. Saya ingatkan berkali-kali baik secara langsung maupun di grup WhatsApp (WA),” tegasnya.
Sayang, Kartimah enggan membeberkan OPD yang penyerapannya paling rendah. Dia hanya mengungkapkan data untuk penyerapan terbaik. Yaitu, serapan untuk bantuan sosial (bansos) yang mencapai 99,50 persen. Sementara untuk belanja modal sebanyak 46 persen, belanja pegawai 69 persen, barang dan jasa 58 persen, dan hibah 51 persen.
Untuk APBD tahun depan, Kartimah mengatakan kemungkinan akan ditetapkan awal Desember. Untuk itu, dia berharap proses pengadaan sudah dilakukan pada akhir tahun. Sehingga, awal tahun 2024 sudah tanda tangan dan realisasi lebih cepat dibanding tahun ini. “Targetnya untuk tahun depan ya realisasinya bisa melebihi 90 persen penyerapannya,” harapnya.
Sementara itu, meski tahun anggaran masih berjalan, Silpa APBD 2023 diperkirakan masih mencapai ratusan miliar. Ini yang membuat Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono bereaksi. “OPD harus melakukan evaluasi dalam membuat program dan melaksanakan kegiatan agar dana yang sudah disiapkan tidak menjadi Silpa,” ujarnya.
Tatit meminta waktu sebulan tersisa di tahun 2023 harus dimaksimalkan. Jangan sampai program sudah direncanakan dan anggaran sudah ada tetapi tidak dilaksanakan. Karena dana APBD tersebut untuk masyarakat. Jika program, tidak dilaksanakan maka masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah