JP Radar Kediri– Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah muncul laporan dugaan tekanan terhadap pengelola dapur program tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut usai menerima pengaduan dari kepala dapur yang merasa mendapat intimidasi.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan dua kepala SPPG dari Ponorogo bahkan datang langsung menemuinya di Blitar untuk meminta perlindungan.
“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan,” ujar Nanik pada Senin (16/3).
Baca Juga: Imbas Menu Kelapa Utuh di Menu MBG, BGN Suspend 9 SPPG di Gresik, Begini Nasibnya!
Diduga Mengatasnamakan Cucu Menteri
Dua kepala SPPG yang melapor yakni Rizal Zulfikar Fikri dari SPPG Ponorogo Kauman Somoroto dan Moch. Syafi’i Misbachul Mufid dari SPPG Ponorogo Jambon Krebet.
Keduanya mengelola dapur MBG yang berada di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.
Dalam pengaduannya, mereka menyebut yayasan tersebut diduga dimiliki oleh seseorang yang mengklaim sebagai cucu seorang menteri.
Menurut pengakuan pengelola dapur, pihak yayasan kerap memberi tekanan kepada kepala dapur, pengawas gizi, hingga pengawas keuangan agar mengikuti berbagai arahan yang ditentukan yayasan.
Bahkan mereka disebut sempat ditakut-takuti akan dilaporkan ke polisi atau pengacara jika tidak mengikuti instruksi yang diberikan.
Anggaran Bahan Pangan Diduga Dipangkas
Selain dugaan tekanan, pengelola dapur juga melaporkan adanya dugaan rekayasa dalam pembelian bahan makanan program MBG.
Dalam program tersebut, BGN menetapkan anggaran bahan pangan sebesar Rp10 ribu per porsi. Namun menurut pengakuan pengelola dapur, pembelanjaan bahan makanan disebut hanya sekitar Rp6.500 per porsi.
Akibatnya, kepala dapur mengaku kerap harus menutup kekurangan biaya dari dana pribadi agar makanan yang diberikan kepada siswa tetap layak.
“Mau enggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” ujar Mufid.
Inspeksi Temukan Dapur Tidak Layak
Menindaklanjuti laporan tersebut, BGN menugaskan tim pengawasan untuk melakukan inspeksi langsung ke dua dapur MBG tersebut.
Tim dipimpin oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro.
Hasil inspeksi menemukan sejumlah masalah pada fasilitas dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional program MBG.
Beberapa temuan di antaranya lantai dapur yang mengelupas, dinding yang kotor dan berjamur, ruang pemorsian makanan yang tidak layak, serta tidak adanya ruang istirahat dan loker yang memadai bagi pekerja dapur.
Instalasi pengolahan air limbah juga dinilai tidak memadai karena hanya menggunakan buis beton sederhana yang hampir meluap.
“Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan,” ujar Brigjen Dony.
Baca Juga: Program MBG Peringkat 2 Dunia! Tembus 61,2 Juta Penerima Manfaat, Kalahkan Brazil
Menteri Bantah Klaim Yayasan
Dalam proses penelusuran, BGN juga menghubungi menteri yang namanya disebut dalam klaim yayasan tersebut.
Menteri tersebut menegaskan tidak memiliki cucu dengan nama yang disebut sebagai pemilik dapur MBG tersebut. Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan keluarganya dalam pengelolaan program MBG.
BGN pun memutuskan menghentikan sementara operasional dua dapur tersebut hingga ada perbaikan terhadap fasilitas, tata kelola operasional, serta kepatuhan terhadap standar prosedur program MBG.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat bagi siswa penerima.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil