JP Radar Kediri – Rumor pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka beredar dan memunculkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di Senayan untuk menyoroti posisi tersebut.
Langkah konstitusional ini mencuat di tengah dinamika politik pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menjadi salah satu legislator yang terang-terangan mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Melalui akun Instagram pribadinya, Mardani membagikan momen pertemuannya dengan rekan sesama anggota DPR, Ahmad Doli Kurnia, untuk membahas langkah ini demi menjaga marwah negara serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Baca Juga: Beredar Kabaar Jokowi Bakal Pimpin PSI, KDM Duet Bareng Gibran 2029, Begini Faktanya
"Jumpa kawan lama, Mas Ahmad Doli Kurnia: insya Allah dengan niat menjaga marwah negeri dan good governance: Hak Menyatakan Pendapat atas Keputusan MK dan MA: JALAN," tulis Mardani dalam unggahannya, dikutip Selasa (10/11).
Dalam unggahan berbeda, Mardani turut memperlihatkan draf surat usulan penggunaan hak tersebut, menempatkannya sebagai salah satu inisiator awal di parlemen.
Dorongan ini tak lepas dari polemik persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menghangat menyusul terbitnya putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA, serta kaitannya dengan catatan dalam putusan MK.
Hak Menyatakan Pendapat dapat berujung pada pemakzulan?
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Melalui hak ini, DPR dapat menyampaikan pandangan resmi terhadap kebijakan pemerintah maupun kejadian luar biasa, baik di dalam maupun luar negeri. Aturan ini biasanya digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.
Lebih jauh, hak tersebut juga dapat diajukan apabila ada dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan undang-undang, pelanggaran yang dimaksud meliputi:
Pengkhianatan terhadap negara
Korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya
Perbuatan tercela
Ketidakmampuan atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala/wakil kepala negara.
Meski dapat menjadi pintu masuk proses pemberhentian atau pemakzulan, pengajuan hak ini tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya secara instan. Prosesnya harus melalui mekanisme panjang yang melibatkan persetujuan paripurna DPR hingga keputusan akhir di Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran: Prabowo Didesak Segera Bersikap, Ini Tanggapan Bahlil
Demonstrasi di Depan DPR: Soroti Lapangan Kerja dan Isu Nasional
Dinamika di Senayan ini beririsan langsung dengan aksi unjuk rasa yang digelar oleh elemen massa dari organisasi Gema Keadilan di depan igure DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11). Di tengah orasi, massa menyerukan tuntutan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.
Aksi tersebut diwarnai aksi teatrikal berupa pelemparan botol secara simbolis kea rah figure peraga berbalut seragam SMP yang memegang foto Gibran serta poster bernada protes.
Dalam orasinya, Wakil Ketua Gema Keadilan, Zaki Ramadhan Rifai, menyoroti peliknya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat hari ini, terutama terkait problem penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda yang dinilai jauh dari janji kampanye.
“Waktu kampanye seorang pemuda menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan ketimpangan dan kerusakan,” ujar Zaki di hadapan massa aksi.
Menurut Zaki, tantangan kemandirian ekonomi yang dihadapi anak muda saat ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan nasional. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Gema Keadilan sepakat melayangkan tuntutan pemakzulan.
Lima Poin Tuntutan Resmi Gema Keadilan
Selain mempersoalkan legitimasi ijazah dan posisi wakil presiden, massa aksi juga mengangkat isu krusial lain, yakni dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan kualitas demokrasi.
Berikut adalah lima poin tuntutan lengkap yang disuarakan oleh Gema Keadilan:
-Menuntut Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden RI dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia.
-Mendesak DPR RI untuk mengambil langkah tegas melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat demi menyikapi polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
-Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga ke akar-akarnya, termasuk mengungkap aktor intelektual di baliknya.
-Menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, serta steril dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik praktis.
-Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga supremasi hukum, menegakkan konstitusi, dan mengawal demokrasi agar tetap berpijak pada keadilan serta akuntabilitas publik.
Editor : Shinta Nurma AbabilSumber : jawapos.com