JP Radar Kediri – Atas ramainya permasalahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menilai dinamika yang terjadi saat ini lebih banyak berhembus di dunia maya.
Menurut Sudaryono, riuhnya perdebatan di media sosial tidak lepas dari berbagai kepentingan, mulai dari politis hingga kelompok tertentu yang sengaja mengangkat isu tersebut.
"Kenapa ramai? Pertama, ini soal ideologi dan politik. Yang meramaikan gurunya, orang tua siswa, wartawan, hingga oknum LSM dan lain-lain. Itu sifatnya ideologis-politis," ujar Sudaryono melalui video di akun Instagram pribadinya, @dardardar_30, dikutip Senin (14/9).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa terbebani. Sudaryono melihat hal tersebut sebagai bagian dari dinamika di lapangan yang perlu dipahami apa adanya.
Baca Juga: Menyoal Tata Kelola Program MBG
"Saya bukan mengeluh, ini hanya memotret kondisi riil. Secara keseluruhan, kalau Anda lihat langsung di bawah, masyarakat tidak ada masalah dengan MBG. Yang ramai ini kan di medsos," imbuhnya.
Tindak Tegas Internal dan Tutup 2.000 Dapur
Di luar faktor eksternal, Sudaryono tidak menampik bahwa kritik juga datang dari internal BGN. Gejolak ini muncul menyusul langkah tegas penertiban terhadap petugas yang melanggar aturan.
Ia bahkan secara terbuka mengakui ada anggotanya sendiri yang meluapkan keluh kesah di media sosial karena tidak terima ditertibkan. Namun, Sudaryono memastikan dirinya tidak akan bergeming demi menegakkan kedisiplinan.
“Bayangkan, pasukan saya sendiri berkeluh kesah di medsos dan justru menambah sentiment negatif terhadap MBG. Tapi saya tidak peduli, karena disiplin harus ditegakkan,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas, BGN tidak main-main dalam membersihkan rantai pasok program ini. Sudaryono menyebut pihaknya telah mengambil langkah ekstrem dengan menutup ribuan dapur yang dinilai tidak memenuhi standar.
“Saya baru saja menutup hampir 2.000 dapur kemarin,” ungkapnya.
Sanksi Tegas Kasus Keracunan
Pengawasan ketat juga diarahkan langsung kepada para penanggung jawab lapangan. Sudaryono memperingatkan bahwa kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang wilayah kerjanya kelak kedapatan mengalami kasus keracunan akan langsung dijatuhi sanksi berat, yakni pemutusan kontrak kerja.
"Kalau sampai terjadi lagi, semua kepala dapur SPPG yang menyebabkan keracunan tidak boleh diperpanjang kontrak PPPK-nya," tandasnya.
Kebijakan tegas ini, lanjut Sudaryono, menjadi kunci utama BGN dalam memperketat kontrol kualitas serta menindak pihak-pihak yang lalai. Ia tak memungkiri bahwa kombinasi antara tekanan politik, protes internal akibat penertiban, hingga keluhan dari para supplier yang ikut ditertibkan membuat polemik ini tampak sempurna dari berbagai sisi.
Kendati menghadapi gelombang kritik dari berbagai arah, Sudaryono memastikan program prioritas ini akan terus berjalan. Ia meminta waktu untuk meredam seluruh persoalan dan membenahi sistem yang ada secara menyeluruh.
"Insyaallah dalam waktu tidak lama kita bisa meredam semua persoalan ini," pungkasnya.
Editor : Shinta Nurma Ababil