JP Radar Kediri – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp240,2 triliun kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, guna menjalankan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini turun dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Kepala BGN Sudaryono Larang Siswa Bawa Pulang Makanan MBG
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dari total anggaran belanja program pendidikan sebesar Rp820,9 triliun pada RAPBN 2027, sebagian besar dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan Program MBG. Anggaran tersebut ditujukan bagi 60,6 juta hingga 72,1 juta penerima manfaat, tergantung pada rincian dokumen yang dirujuk, mencakup kelompok usia dini hingga rentan seperti balita, anak prasekolah, siswa sekolah dasar hingga menengah, santri di pesantren, serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Turun Rp27,8 Triliun, Sasaran Penerima Susut dari 82,9 Juta
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2027, anggaran BGN untuk 2027 tercatat sebesar Rp240.201,5 miliar, turun sekitar Rp27,8 triliun dibandingkan pagu 2026 yang mencapai Rp268,0 triliun. Sejalan dengan penurunan anggaran, target penerima manfaat MBG pada 2027 pun ikut menyusut, dari semula 82,9 juta orang pada 2026 menjadi 72,1 juta penerima pada 2027.
Meski begitu, BGN tetap tercatat sebagai kementerian/lembaga dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027, mengungguli Kementerian Pertahanan yang berada di posisi kedua dengan Rp189 triliun, disusul Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di posisi ketiga dengan Rp139,2 triliun.
Investasi Jangka Panjang bagi Kualitas SDM Indonesia
Pemerintah menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari investasi strategis untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. "Program MBG merupakan investasi pada kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan gizi anak usia sekolah, yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada kemampuan belajar yang akan berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2027.
Baca Juga: Tidak Boleh Dibawa Pulang, BGN Wajibkan Guru Makan MBG Bersama Siswa di Kelas
Lima Arah Kebijakan Utama demi Tata Kelola Lebih Baik
Guna memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efektif, higienis, dan akuntabel, pemerintah menetapkan lima arah kebijakan dan strategi utama pelaksanaan MBG pada 2027, dengan fokus utama pada perbaikan tata kelola pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pengawasan lapangan.
Kemenkeu Perkuat Pengawasan lewat Jaringan Kanwil DJPb
Untuk memastikan penyaluran anggaran berjalan sesuai rencana, Kementerian Keuangan turut memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran Program MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia. Purbaya menjelaskan, jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota telah melakukan survei langsung ke berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah, guna memantau pelaksanaan program secara lebih dekat.
Ribuan Dapur MBG Belum Kantongi Sertifikat Higiene, Ratusan Sudah Ditutup Permanen
Sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan, pemerintah turut menyoroti sekitar 7.000 SPPG yang hingga kini belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur-dapur yang belum memenuhi syarat tersebut diberikan waktu tambahan untuk melengkapi persyaratan, namun apabila tidak kunjung dipenuhi, pemerintah dapat menutup operasionalnya secara permanen. Kepala BGN, Sudaryono, sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 504 dapur MBG telah ditutup permanen karena dinilai tidak memenuhi standar sanitasi yang layak.
Menko Pangan: Angka Masih Bisa Berubah lewat Proses Refocusing
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengingatkan bahwa angka Rp240 triliun untuk anggaran MBG 2027 ini masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan seiring berjalannya proses refocusing anggaran. Sebagai perbandingan, pagu awal anggaran MBG 2026 sejatinya dipatok jauh lebih tinggi, yakni sekitar Rp335 triliun, sebelum akhirnya disesuaikan menjadi sekitar Rp229 triliun akibat berbagai penyesuaian kebijakan sepanjang tahun berjalan.
Baca Juga: Belum Sepekan Menjabat, Kepala BGN Sudaryono Pecat 261 Pegawai dan Suspend 833 Dapur MBG
Editor : Shinta Nurma Ababil