JP Radar Kediri – PT Kertas Nusantara (KN), perusahaan kertas yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, dikabarkan kembali menjalankan aktivitas produksinya sejak mei 2026, setelah sekitar 15 tahun mati suri.
Kembali aktifnya pabrik yang berlokasi di Berau, Kalimantan Timur, ini menjadi sorotan publik lantaran waktunya berdekatan dengan munculnya rencana pemerintah untuk mendesain ulang dan mencetak kembali buku pelajaran bagi siswa sekolah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Ingin Perbarui Buku Pelajaran SD-SMA, JPPI Minta Jangan Jadi Proyek Setiap Ganti Presiden
Rencana pembaruan buku pelajaran ini bermula dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke sejumlah sekolah, di mana ia secara langsung memeriksa kualitas fisik buku yang dipegang para siswa.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa instruksi pengecekan menyeluruh terhadap buku pelajaran dari jenjang SD hingga SMA ini lahir usai Presiden membandingkan kualitas cetakan buku ajar nasional dengan negara-negara tetangga, Jumat (7/8/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan bahwa tujuan pembaruan ini adalah agar tampilan buku menjadi lebih besar, menarik, dan mengguunakan material yang lebih awet sehingga dapat dipakai lintas generasi oleh adik kelas.
Langkah ini disebut sejalan dengan keinginan Presiden untuk kembali menggalakkan budaya wajib baca bagi pelajar Indonesia.
Kemendikdasmen: Pembaruan Sudah Berjalan Sebelum Arahan Presiden
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menegaskan bahwa proses pembaruan buku sebenarnya sudah dibahas jauh sebelum arahan Presiden disampaikan, dan progresnya sudah mencapai sekitar 50 persen.
"Sebetulnya proses pembaruan buku ini sudah berjalan dan bukan baru dimulai setelah Bapak Presiden menyampaikan perlunya evaluasi," kata Toni, Rabu (12/8/2026). Ia menjelaskan, evaluasi mencakup aspek keterbacaan seperti ukuran huruf, ilustrasi, desain, hingga kualitas hasil cetak.
Kemunculan rencana pencetakan ulang buku pelajaran dalam skala nasional ini memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan mengenai keterkaitannya dengan kembali aktifnya PT Kertas Nusantara. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun manajemen PT KN yang secara eksplisit mengaitkan kedua peristiwa tersebut keduanya baru sebatas kebetulan waktu yang menarik perhatian publik.
Baca Juga: Berkelakar soal Standar Nilai, Prabowo Sebut 100 Milik Tuhan, Menteri Cukup 88-89
Akademisi: Jangan Cuma Soal Cetakan, Substansi Juga Harus Diperbaiki
Pengamat pendidikan dan kajian budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Radius Setiyawan, mengapresiasi langkah pemerintah memperbaiki kualitas buku pelajaran. Namun ia mengingatkan agar pembaruan tidak berhenti pada aspek fisik semata.
"Memperbaiki buku teks jangan hanya soal memperbaiki materi, kualitas cetakan, atau tampilan buku. Yang juga penting adalah memastikan buku tersebut bebas dari bias dan stereotipe," kata Radius, Senin (10/8/2026).
Radius, yang meraih gelar doktor dengan disertasi mengenai bias gender dan ekologi dalam buku teks sekolah dasar, menekankan bahwa buku pelajaran bukan sekadar medium penyampai materi, melainkan turut membentuk cara pandang anak terhadap dunia, termasuk representasi gender dan kelompok sosial tertentu.
JPPI Wanti-wanti: Jangan Jadi Proyek Pengadaan Bermasalah
Kekhawatiran senada turut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
Ia menegaskan bahwa evaluasi buku pelajaran merupakan langkah penting, tetapi harus dijalankan secara transparan dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan peserta didik, bukan berubah menjadi proyek bisnis pencetakan buku yang justru membebani anggaran negara.
"Jangan sampai alasan memperbaiki kualitas buku menjadi pintu masuk bagi proyek bisnis buku pelajaran. Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya," tegas Ubaid.
Baca Juga: Singgung Nuklir Iran, Siaran Langsung Pidato Prabowo di Istana Mendadak Terputus
Dewan Pendidikan DIY: Tak Harus Cetak Ulang Massal, Bisa Lewat E-Book
Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sutrisna Wibawa, turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan secara gegabah terkait rencana cetak ulang ini. Ia menilai persoalan kualitas fisik buku tidak selalu harus dijawab dengan pencetakan ulang massal, dan menyarankan pengembangan digitalisasi perbukuan sebagai alternatif yang lebih mendesak. "Keberadaan buku itu memang tetap penting, namun tidak semuanya harus dalam bentuk cetak. Sekarang kita bisa menggunakan e-book yang biayanya terbukti bisa lebih murah karena tidak membutuhkan proses pencetakan fisik," kata Sutrisna, Rabu (12/8/2026).
Latar Belakang: 15 Tahun Mati Suri Sejak Era Kiani Kertas
Sebagai catatan, PT Kertas Nusantara sebelumnya dikenal dengan nama Kiani Kertas, yang didirikan pengusaha Muhammad "Bob" Hasan pada 1991. Setelah tersandung persoalan utang, aset perusahaan ini sempat diambil alih negara pada 1998, sebelum akhirnya dibeli kembali oleh konsorsium yang melibatkan PT Anugra Cipta Investa milik Prabowo Subianto bersama Bank Mandiri. Pabrik ini kemudian terhenti operasinya selama bertahun-tahun, menyisakan persoalan tunggakan gaji terhadap sekitar 1.400 karyawan yang dirumahkan, sebelum akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kembali aktif dalam setahun terakhir.
Editor : Shinta Nurma Ababil