JP Radar Kediri – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Abdul Kholik, menilai masih banyak aspek dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu ditinjau ulang dan dievaluasi secara menyeluruh. Pertanyaan ini disampaikan Kholik menanggapi kasus dugaan keracunan massal di SMKN 6 Semarang yang menimpa lebih dari 700 orang.
Kholik, yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa dirinya telah berulang kali menyerukan perlunya peninjauan ulang terhadap pelaksanaan program tersebut. "Saya berkali-kali mengatakan program ini baik tapi caranya tidak benar. Caranya adalah, ini program charity, (tapi) pendekatannya dengan cara korporasi. Karena korporasi, semua orang ingin mencari untung," ujar Kholik saat diwawancara di Semarang, Rabu (5/8/2026).
Baca Juga: Tidak Boleh Dibawa Pulang, BGN Wajibkan Guru Makan MBG Bersama Siswa di Kelas
Usul Sekolah Diberi Opsi Menolak Program MBG
Selain soal anggaran, Kholik turut mengusulkan agar pihak sekolah diberikan ruang untuk menentukan sendiri kesediaannya menerima program MBG atau tidak. Ia menyoroti adanya tekanan psikologis yang membuat sekolah merasa tidak enak untuk menolak, bahkan ketika kasus keracunan sudah terjadi berulang kali di lingkungan mereka. "Jadi sekarang kan ada kesan, 'Kami enggak enak kalau menolak'. Meski keracunan pun dia enggak berani untuk mengatakan tidak," kata dia.
Kholik menekankan pentingnya penyeleksian ulang penerima program secara lebih tepat sasaran. "Jadi diseleksi lagi jumlah yang benar-benar membutuhkan dan sekolah ditanyakan lagi mau atau tidak (menerima MBG)," tambahnya.
Baca Juga: Muncul Desakan Penghentian MBG usai Maraknya Kasus Keracunan Massal
Sasaran Lebih Tepat Dinilai Bisa Tingkatkan Kualitas Program
Kholik meyakini, dengan menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kualitas pelaksanaan program MBG secara keseluruhan dapat ditingkatkan secara lebih efektif. "Program baik, kualitasnya harus baik. (Meningkatkan) kualitasnya adalah dengan cara tadi; menunya diperbaiki standarnya dengan harga tadi dan sistemnya atau sasarannya betul-betul diberikan hanya kepada yang sangat membutuhkan," ucapnya.
Di luar aspek anggaran dan target sasaran, Kholik turut menekankan pentingnya setiap dapur penyelenggara MBG untuk senantiasa mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, guna meminimalkan risiko cemaran maupun gangguan keamanan pangan lain yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
Bagian dari Rentetan Kasus Keracunan MBG di Berbagai Daerah
Kasus di SMKN 6 Semarang ini menambah panjang daftar insiden keracunan yang menimpa penerima manfaat Program MBG di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kasus serupa yang sebelumnya sempat terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dan turut mendapat sorotan dari Kholik. Rentetan kasus ini mendorong berbagai kalangan, mulai dari anggota DPR, DPD, hingga pemerhati kebijakan publik, untuk mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program strategis nasional tersebut.
Editor : Mahfud