JP Radar Kediri - Chief Operating Officer (COO) sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN di Danantara, Dony Oskaria, secara terbuka mengungkapkan rasa frustasinya menghadapi kondisi keuangan sejumlah BUMN sektor konstruksi dan properti yang dinilainya masih jauh dari sehat. Pernyataan itu disampaikan Dony saat ditemui di Batang, Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
Baca Juga: Konsolidasi Danantara Pangkas 250 BUMN, Prabowo Klaim Negara Hemat Rp50 Triliun
Aset Tinggal Rp7 Triliun, Utang Tembus Rp24 Triliun
Dony menggambarkan betapa beratnya proses pembenahan yang harus dilakukan Danantara, khususnya di sektor properti pelat merah. Ia mengatakan, "aset tinggal Rp 7 triliun, sementara utangnya Rp 24 triliun." Menurutnya, kondisi tersebut membuat proses penyehatan perusahaan menjadi tantangan besar tersendiri, mengingat begitu satu masalah selesai ditangani, persoalan baru kerap muncul di perusahaan lain.
Ia menuturkan, keterbatasan sumber daya dan energi yang dimiliki timnya membuat proses pembenahan harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, tidak bisa diselesaikan sekaligus dalam waktu singkat.
Rugi Bersama Rp25,1 Triliun dari Empat Emiten BUMN Karya
Beban berat ini tak lepas dari kinerja empat emiten BUMN konstruksi yang selama ini menjadi sorotan, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Keempat perusahaan tersebut tercatat membukukan kerugian bersih dalam jumlah besar sepanjang 2025, dengan akumulasi kerugian mencapai sekitar Rp25,1 triliun.
Dony menjadikan PT PP Properti Tbk sebagai salah satu contoh nyata betapa beratnya beban yang harus ditanggung anak usaha BUMN karya. Perusahaan tersebut harus menjalani penyesuaian nilai aset atau impairment dalam jumlah yang sangat besar, hampir mencapai Rp13 triliun, sebagai bagian dari proses pemulihan kondisi keuangannya.
Baca Juga: Gaji Karyawan Swasta/BUMN-BUMD saat WFH, Begini Kata Menaker Yassierli
Ia menegaskan proses perbaikan tersebut akan terus dilakukan satu per satu terhadap perusahaan-perusahaan yang bermasalah, meski disadarinya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.
Meski kondisi keuangan sejumlah BUMN karya tergolong memprihatinkan, Dony menegaskan bahwa Danantara memilih untuk tidak menutup-nutupi persoalan tersebut dari publik. Ia ingin masyarakat mengetahui bahwa kondisi yang dihadapi memang belum sepenuhnya baik, dan proses perbaikan terus berjalan sebagai bagian dari transparansi lembaga.
Imbas ke Konsumen: Proyek Hunian Mangkrak
Dampak dari krisis keuangan BUMN karya ini turut dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya melalui proyek hunian vertikal yang pembangunannya terhambat, seperti kasus yang menimpa unit-unit apartemen LRT City milik anak usaha Adhi Karya. Dony menyampaikan bahwa langkah awal pembenahan akan difokuskan pada penyehatan kondisi keuangan perusahaan, termasuk penyesuaian nilai aset agar diketahui nilai riil yang sebenarnya dimiliki masing-masing BUMN.
Ia menambahkan, Danantara juga akan menginventarisasi seluruh unit apartemen yang telah dijual maupun yang proyeknya masih mangkrak, dengan tujuan memperbaiki likuiditas perusahaan sekaligus mencari solusi bagi konsumen yang terdampak.
Baca Juga: Daftar Sanksi Terbaru LPDP: Dari Ganti Rugi Dana Hingga Larangan Kerja di BUMN/PNS
Oleh: Zebita Rizqi Priyangga
Univ: Universitas Negeri Yogyakarta
Editor : Mahfud