JP Radar Kediri – Pemerintah tengah menjalankan dua langkah besar sekaligus dalam pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): menutup permanen 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar, sekaligus mempercepat pembukaan sekitar 13.000 titik dapur baru yang selama ini masih menunggu kepastian operasional.
833 Dapur Ditutup karena Pelanggaran Berat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengumumkan penutupan permanen 833 dapur MBG dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026). Ia merinci sebaran dapur yang ditutup terdiri dari 98 dapur di Wilayah I (Sumatra), 311 dapur di Wilayah II (Jawa dan Madura), serta 424 dapur di Wilayah III yang mencakup kawasan timur Indonesia.
Penutupan tersebut dipicu berbagai pelanggaran serius, mulai dari persoalan higienitas dan sanitasi, dugaan kasus keracunan, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, hingga instalasi pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan. Sudaryono menegaskan, "ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran," yang berarti dapur-dapur tersebut tidak akan menerima pembayaran apa pun dari pemerintah berbeda dari skema penghentian sementara sebelumnya yang masih memberikan kompensasi.
Meski demikian, BGN memastikan para penerima manfaat dari dapur yang ditutup tetap akan mendapatkan pasokan MBG, karena distribusinya dialihkan ke dapur-dapur terdekat yang masih beroperasi.
Rencana Pembukaan 13.000 Dapur Baru
Di sisi lain, pemerintah tengah mempercepat pembukaan sekitar 13.000 titik SPPG baru yang sebagian sudah selesai dibangun namun belum bisa beroperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan hal ini dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Zulkifli menjelaskan bahwa penyelesaian ribuan titik dapur tersebut akan dibagi ke dalam dua tahap sesuai tingkat urgensi kebutuhan gizi masing-masing daerah. Tahap pertama diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan angka stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. Sementara itu, sebagian besar titik lainnya yang tersebar di wilayah Sumatra dan Jawa membutuhkan waktu penanganan sekitar dua bulan.
Baca Juga: Belum Sepekan Menjabat, Kepala BGN Sudaryono Pecat 261 Pegawai dan Suspend 833 Dapur MBG
Zulkifli turut meminta pihak-pihak yang selama ini menunggu kepastian pembukaan dapur untuk tidak lagi melakukan aksi protes. Ia mengatakan, "jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi," sembari menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian lebih lanjut akan diumumkan setelah kajian pemerintah selesai.
Data Penerima Manfaat Ikut Diverifikasi Ulang
Sejalan dengan pembukaan dapur baru, pemerintah juga tengah melakukan verifikasi ulang terhadap data sekitar 63 juta penerima manfaat MBG serta sekitar 27.000 SPPG yang telah berdiri, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Revisi aturan pelaksanaan program turut menjadi tugas prioritas Kepala BGN Sudaryono, dengan target penyelesaian dalam waktu satu bulan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa penetapan dapur prioritas di wilayah dengan angka stunting tinggi merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah untuk memperkuat implementasi program MBG. Ia menyebut, sebelum tanggal 5 Agustus 2026, pemerintah akan segera memutuskan dapur-dapur mana saja yang sudah siap dibuka di daerah-daerah prioritas tersebut.
Sorotan dari Kalangan Akademisi
Langkah pembenahan awal BGN, termasuk penutupan ratusan dapur dan pemberhentian ratusan pegawai non-ASN, dinilai sejumlah kalangan akademisi baru menyentuh permukaan masalah. Dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menilai langkah tersebut baru menjadi pembuka jalan bagi pembenahan tata kelola program MBG yang lebih menyeluruh, khususnya terkait proses seleksi pengelola dapur SPPG yang selama ini dinilai rawan benturan kepentingan.
Oleh: Zebita Rizqi Priyangga
Univ: Universitas Negeri Yogyakarta
Editor : Shinta Nurma Ababil