JP Radar Kediri - Hasil riset terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen.
Terkait hal itu, pemerintah pusat memberikan tanggapannya. Dinamika angka ini dipandang sebagai masukan konstruktif untuk terus mengoptimalkan roda kepemimpinan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa jajaran pemerintah secara konsisten melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca Juga: Kala Becak Listrik ‘Prabowo’ Belum Mampu Angkat Pendapatan Penarik Becak, Ini Yang Wajib Kamu Tahu!
Tidak hanya berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan aspek penegakan hukum, hasil survei opini publik juga ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting dalam memetakan kebutuhan masyarakat.
"Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum," ujar Qodari, Senin (3/8).
Istana Buka Suara soal Hasil Survey
Pemerintah menegaskan sikap menghormati penuh setiap langkah riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen.
Menurut Qodari, penilaian dari masyarakat melalui lembaga survei merupakan cerminan dari alam demokrasi yang sehat. Pemerintah sama sekali tidak mempermasalahkan hak warga negara dalam menyampaikan pandangan maupun penilaian terhadap kinerja kabinet.
Kendati demikian, sebagai sosok yang memiliki latar belakang kuat di dunia riset opini publik, Qodari memberikan catatan kritis yang membangun. Ia menilai variabel makro yang lazim digunakan dalam berbagai survei saat ini masih terlalu umum untuk memotret kompleksitas persoalan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Konsolidasi Danantara Pangkas 250 BUMN, Prabowo Klaim Negara Hemat Rp50 Triliun
Agar hasil survei memberikan manfaat maksimal, Qodari menyarankan agar ke depannya lembaga riset mampu membedah indikator-indikator besar—seperti sektor ekonomi, politik, dan hukum—menjadi parameter yang jauh lebih spesifik.
Sebagai ilustrasi di bidang ekonomi, pengukuran idealnya tidak hanya berhenti pada satu pertanyaan umum, melainkan merinci aspek harga kebutuhan pokok di pasaran, ketersediaan lapangan kerja, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga efektivitas program prioritas pemerintah secara terpisah.
Dengan metode penjabaran yang lebih rinci, pemerintah maupun masyarakat dapat membaca secara akurat faktor utama apa yang memicu pergeseran angka kepuasan publik.
"Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Makin detil kan makin bagus," tegasnya.
Pemerintah menegaskan tidak bermaksud menolak atau membantah data yang disajikan oleh SMRC. Sebaliknya, hasil riset tersebut justru disambut sebagai bahan koreksi agar kebijakan yang diambil ke depan semakin tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui analisis data yang komprehensif dan sistematis, publik diharapkan tidak hanya melihat angka akhir kepuasan semata, tetapi juga memahami latar belakang sosio-ekonomi yang memengaruhinya. Langkah ini diyakini mampu menciptakan transparansi informasi yang edukatif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Editor : Shinta Nurma Ababil