JP Radar Kediri – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Penangkapan ini tercatat sebagai OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
Peristiwa hukum ini sontak menjadi sorotan publik, mengingat Pemkab Pemalang sempat mendapatkan catatan khusus terkait pencegahan rasuah langsung dari markas KPK.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi senyap yang membidik kepala daerah di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah tersebut.
"Benar," ujar Fitroh saat dikonfirmasi para jurnalis di Jakarta, Rabu (29/7).
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tim penyidik KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini.
Baca Juga: Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Ditahan, Dititipkan di Rutan KPK
Sempat Ikut Rapat Pencegahan dan Janji Lakukan Perbaikan
Penangkapan Anom Widiyantoro menyisakan ironi tersendiri. Pasalnya, beberapa waktu lalu, tepatnya pada 16 Juni 2025, jajaran Pemkab Pemalang sempat menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk mengikuti rapat koordinasi pencegahan korupsi.
Dalam pertemuan tersebut, KPK secara tegas menyoroti tiga titik rawan rasuah di lingkungan Pemkab Pemalang.
Ketiga sektor krusial yang menjadi celah basah tersebut meliputi:Sektor penganggaran daerahPengadaan barang dan jasa (PBJ)Pengelolaan sumber daya manusia (SDM)Menanggapi sorotan tajam tersebut, Anom Widiyantoro kala itu sempat pasang badan dan menegaskan komitmen penuhnya untuk melakukan pembenahan total demi kesejahteraan masyarakat.
Ia bahkan mengaku menjadikan kasus OTT yang menjerat mantan Bupati Pemalang periode 2021-2025, Mukti Agung Wibowo, sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang di masa kepemimpinannya.
"Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan, sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama," ucap Anom dalam pertemuan pencegahan korupsi di Gedung KPK tahun lalu.
Baca Juga: Bupati Sukoharjo Etik Suryani Kena OTT KPK Terkait Kasus Pemerasan!Baca Juga: Bupati Sukoharjo Etik Suryani Kena OTT KPK Terkait Kasus Pemerasan!
Rentetan OTT KPK Sepanjang 2026:
Aksi penindakan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pemalang ini menambah panjang daftar panjang operasi tangkap tangan yang digencarkan lembaga pimpinan Setyo Budiyanto dkk. sepanjang tahun 2026.
Gelombang OTT di tahun ini dibuka pada 9-10 Januari 2026 lewat penangkapan delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. Tak lama berselang, sejumlah kepala daerah silih berganti terseret pusaran korupsi:
-Januari 2026: Wali Kota Madiun Maidi (OTT ke-2) dan Bupati Pati Sudewo (OTT ke-3).
-Februari 2026: Kepala KPP Madya Banjarmasin, serta eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu yang menjabat Kakanwil Bea Cukai Sumbagbar, Rizal. KPK juga menciduk Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (OTT ke-6).
-Maret 2026 (Bulan Ramadhan): KPK menciduk Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam operasi terpisah.
-April – Juni 2026: Melibatkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Bupati Muara Enim Edison, penangkapan oknum ASN BPK RI, hingga penyerahan diri Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
-Juli 2026: Berturut-turut menciduk Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim (OTT ke-15), Bupati Sukoharjo Etik Suryani (OTT ke-16), Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (OTT ke-17), hingga akhirnya ditutup dengan penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada OTT ke-18.
Editor : Shinta Nurma Ababil