JP Radar Kediri – Memasuki paruh kedua tahun 2026, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), terus digulirkan. Saat ini, proses penyaluran telah memasuki Tahap 3 (Juli-September).
Meski demikian, di lapangan masih kerap ditemui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merasa layak menerima bantuan, namun dananya tak kunjung cair. Salah satu penyebab utamanya adalah terkendala status desil kesejahteraan yang dinilai terlalu tinggi oleh sistem.
Jika Anda mengalami kondisi ini, tidak perlu panik. Ada langkah konkret yang bisa segera dilakukan untuk memperbaiki situasi agar hak bantuan sosial Anda bisa kembali disalurkan.
Baca Juga: Bansos Susulan PIP dan PKH Tahap 2 Mulai Cair via KKS BNI, Cek Cara dan Nominlnya
Segera Ajukan Penurunan Desil dan Perbaikan Data
Langkah krusial yang harus dilakukan KPM adalah mengajukan penurunan desil sekaligus perbaikan data. Masalah ini sering muncul karena data yang tercatat di sistem belum sinkron, belum termutakhirkan, atau adanya kesalahan input di tingkat desa/kelurahan.
Pengajuan perbaikan data ini acara mudah dan dapat dilakukan melalui acara:
-Melalui Pendamping Sosial: KPM bisa langsung mendatangi pendamping sosial PKH di desa atau kelurahan masing-masing untuk dibantu proses pelaporannya.
-Secara Mandiri: KPM bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di ponsel pintar untuk mengajukan sanggahan atau perbaikan data secara mandiri.
Perhatikan Batas Waktu Pengajuan
Hal yang sangat penting untuk dicatat adalah tenggat waktunya. Batas maksimal pengajuan perbaikan data adalah sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
Baca Juga: Cek Jadwal Lengkap Bansos PKH, BPNT, PIP hingga Bantuan Beras Cair Mulai Juli 2026
Namun, sangat disarankan agar KPM mengurusnya lebih awal, idealnya antara tanggal 1 hingga 4.
Mengapa? Sebab, para pendamping sosial umumnya memiliki jadwal yang padat. Semakin awal KPM melapor, semakin cepat proses verifikasi dan perbaikan data diselesaikan.
Status Berubah ‘SI’? Segera Cek Saldo KKS
Selain masalah data, Kementerian Sosial juga memberikan imbauan khusus bagi KPM yang statusnya di aplikasi Cek Bansos sudah berubah menjadi Standing Instruction (SI). Status SI menandakan bahwa perintah pencairan dana ke rekening KPM sudah diterbitkan.
Imbauan untuk rutin mengecek saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini sangat diutamakan bagi KPM yang berada di wilayah berikut:
-Sumatera dan Jawa: Gayo Lues, Padang Lawas, Muaro Jambi, Lampung Utara, Subang, Pati, dan Pacitan.
-Kalimantan, Sulawesi, dan NTT: Hulu Sungai Selatan, Soppeng, dan Sikka.
Bagi KPM yang berdomisili di wilayah tersebut, segera periksa saldo KKS Anda di mesin ATM atau agen bank terdekat agar tidak ketinggalan informasi pencairan yang sudah masuk.
Jadwal Lengkap Penyaluran Bansos 2026
Agar KPM tidak bingung, berikut adalah rincian jadwal penyaluran Bansos PKH dan BPNT sepanjang tahun 2026 yang dibagi menjadi empat tahap:
Tahap 1: Januari, Februari, Maret (Sudah disalurkan sekaligus).
Tahap 2: April, Mei, Juni (Sudah berjalan, termasuk penyaluran susulan bagi KPM peralihan dari Kantor Pos ke KKS baru).
Tahap 3: Juli, Agustus, September (Proses pencairan sedang berlangsung saat ini).
Tahap 4: Oktober, November, Desember (Tahap terakhir di tahun 2026).
Mengapa Tanggal Pencairan Setiap KPM Berbeda?
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mengapa tetangga sudah cair sementara dirinya belum?
Perlu dipahami, pencairan bansos dari tahap pertama hingga keempat tidak bisa ditentukan secara serentak pada tanggal yang sama. Proses ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh ke pelosok Indonesia.
Perbedaan waktu pencairan ini sangat bergantung pada selesainya proses verifikasi data di masing-masing daerah, kesiapan bank penyalur (Himbara), serta kondisi data KPM itu sendiri. Jika ada data yang harus diperbaiki (seperti masalah desil di atas), otomatis waktu pencairan akan sedikit tertunda.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial atau berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat guna memastikan status kepesertaan masing-masing.
Editor : Shinta Nurma Ababil