KEDIRI, JP Radar Kediri – Wacana perubahan mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) mencuat menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kecamatan Mojo.
Sejumlah masyayikh yang berkumpul di pesantren tersebut meminta agar mekanisme Ahwa tetap dipertahankan sebagaimana selama ini berlaku dan tidak diubah menjadi berbasis jabatan struktural maupun keterwakilan wilayah.
Pesan tersebut mengemuka dalam silaturahmi para masyayikh dengan pengasuh Ponpes Al Falah, Ploso, Mojo Sabtu (20/6).
Hadir dalam pertemuan itu sejumlah ulama sepuh, di antaranya KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siradj, KH Kafabihi Mahrus dari Lirboyo serta sejumlah masyayikh lainnya.
KH Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kautsar menjelaskan, para masyayikh berharap Munas Alim Ulama dan Konbes NU yang digelar di Ploso dapat berjalan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, serta tanggung jawab.
Mereka juga berpesan agar para musyawirin tidak membahas, apalagi menetapkan, materi-materi yang berpotensi mengurangi, menggeser, atau menjauhkan hubungan historis, kultural, dan spiritual antara NU sebagai jam’iyah dengan para masyayikh serta pengasuh pesantren mu’tabar.
Menurut dia, perhatian terbesar para masyayikh tertuju pada pembahasan mengenai Ahwa.
Mereka meminta agar pengaturan syarat maupun mekanisme pemilihan Ahwa tetap menjaga karakter lembaga tersebut sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, serta pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
“Dalam kaitan tersebut para masyayikh meminta agar pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pemilihan ahlul halli wal aqdi tetap menjaga karakter sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman keilmuan, keteladanan, akhlak, keluasan pengabdian dan juga pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama,” terang Gus Kautsar.
Ia mengatakan, para masyayikh berpandangan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada jabatan struktural maupun keterwakilan kewilayahan memiliki potensi menggeser Majelis Ahwa dari hakikatnya sebagai forum keulamaan.
Jika hal itu terjadi, Ahwa dikhawatirkan berubah menjadi forum representasi struktur organisasi.
Menurut mereka, pendekatan tersebut juga berpotensi mempersempit ruang khidmah para ulama pesantren yang selama ini memiliki otoritas keilmuan dan kewibawaan keagamaan, namun tidak berada dalam struktur organisasi atau tidak terakomodasi dalam skema keterwakilan wilayah.
Padahal, selama ini banyak ulama pesantren yang menjadi rujukan warga NU karena kapasitas keilmuan dan keteladanan mereka.
“Hal demikian dapat mempersempit ruang khidmah para ulama pesantren yang memiliki otoritas keilmuan dan kewibawaan keagamaan namun tidak berada dalam struktur organisasi atau tidak terakomodasi dalam skema keterwakilan wilayah,” ujarnya.
Lebih jauh, para masyayikh menilai perubahan mekanisme tersebut berpotensi membawa dampak jangka panjang terhadap hubungan NU dan pesantren.
Mereka khawatir ikatan historis yang selama ini menjadi fondasi berdirinya organisasi akan melemah apabila peran ulama pesantren tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam proses penentuan Ahwa.
Apabila itu terjadi, para masyayikh berpandangan hubungan historis antara NU dengan pesantren dan para masyayikh dapat semakin menjauh. Bahkan fungsi keulamaan sebagai penggali, penjaga, sekaligus pemberi arah perjalanan organisasi juga dikhawatirkan berkurang.
“Apabila hal itu terjadi, beliau-beliau beranggapan bahwa dalam jangka panjang langkah-langkah ini akan melemahkan, menjauhkan bahkan melepaskan ikatan historis antara NU dengan pesantren dan para masyayikh. Serta mengurangi fungsi keulamaan sebagai penggali, penjaga dan pemberi arah perjalanan organisasi,” katanya.
Menurut para masyayikh, kondisi tersebut pada akhirnya dapat membuat NU berjalan tidak sesuai dengan khittah, fikrah, dan manhaj yang telah diwariskan para muassis atau pendiri organisasi.
Selain soal Ahwa, para masyayikh juga meminta agar sejumlah aturan organisasi yang selama ini telah berlaku tetap dipertahankan. Salah satunya ketentuan yang tidak memperbolehkan ketua umum PBNU merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif.
“Beliau juga meminta aturan-aturan yang sudah ada itu ditetapkan. Di antaranya tidak diperkenankannya pimpinan tertinggi yakni ketua umum untuk kemudian menjabat sebagai eksekutif,” ungkap Gus Kautsar.
Ia menegaskan bahwa silaturahmi tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga agar NU tetap berada pada jalur yang telah digariskan para pendiri organisasi.
Karena itu, berbagai isu yang berkembang menjelang muktamar perlu disikapi secara hati-hati agar tidak mengubah karakter dasar NU yang selama ini bertumpu pada pesantren dan ulama.
Terkait isu Ahwa sendiri, Gus Kautsar menjelaskan bahwa hingga saat ini sebenarnya belum ada perubahan mekanisme secara resmi.
Baca Juga: Jelang Muktamar NU, Munas-Konbes di Kediri Resmi Dibuka, Gus Ipul: Presiden Diagendakan Hadir
Namun, muncul sejumlah wacana yang berkembang menjelang Munas dan Muktamar sehingga para masyayikh merasa perlu menyampaikan pandangannya sejak awal.
“Sebetulnya mekanisme Ahwa itu belum ada yang berubah. Cuma ada isu-isu bahwa ada pembahasan untuk perubahan model Ahwa. Karena itu beliau-beliau meminta jangan sampai dirubah karena ada histori, ada penguatan kultural dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia mengakui salah satu isu yang berkembang adalah kemungkinan penerapan sistem zonasi atau keterwakilan wilayah dalam Ahwa.
Namun, para masyayikh meminta agar pemilihan Ahwa tetap mengacu pada kriteria yang telah diatur dalam AD/ART organisasi, yakni rekam jejak yang baik, karakter yang baik, kedalaman keilmuan, serta pengakuan dari kalangan ulama.
“Beliau-beliau meminta Ahwa jangan dipilih karena jabatan struktural belaka. Tapi dikembalikan kepada para masyayikh senior yang memang sudah ada kriterianya dalam AD/ART. Harus memiliki sirah yang baik, karakter yang baik, pemahaman atau kedalaman keilmuan yang baik dan lain sebagainya. Itu sudah ada semuanya,” tegasnya.
Menurut dia, sebagian kiai sepuh yang hadir dalam silaturahmi tersebut juga pernah menjadi bagian dari Ahwa pada muktamar sebelumnya.
Karena itu, mereka merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan terkait berbagai wacana yang berkembang menjelang forum organisasi tertinggi NU tersebut.
Gus Kautsar menambahkan bahwa pertemuan tersebut awalnya hanya berupa silaturahmi para masyayikh dengan pengasuh pesantren.
Namun, karena banyak ulama yang hadir, pertemuan berkembang menjadi forum musyawarah yang membahas sejumlah persoalan strategis di lingkungan NU.
“Walhasil, silaturahmi ini hanya mencoba membicarakan bagaimana supaya NU ini benar-benar tidak jauh keluar dari apa yang digariskan oleh para muassis,” pungkasnya.
Editor : Andhika Attar Anindita