JP Radar Kediri – Kabar penghentian sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat sejak Senin (8/6/2026).
Penyebabnya diduga kuat dipicu oleh kendala pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi isu yang beredar luas di masyarakat, Kepala BGN langsung memberikan klarifikasi terkait kondisi riil di lapangan serta langkah strategis yang tengah diambil oleh pemerintah.
Isu ini pertama kali mencuat dan menjadi sorotan setelah diunggah oleh akun Threads @diyonputraandri pada Minggu (7/6/2026). Dalam unggahannya, akun tersebut membagikan sejumlah surat pemberitahuan dari beberapa SPPG terkait penghentian sementara program tersebut.
Baca Juga: BGN Buka Suara Disamping Kabar SPPG Tutup, Pastikan Top Up Saldo Rampung di Seluruh Indonesia
"Lagi rame guys, SPPG dari beberapa daerah menginfokan bahwa program MBG distop sementara mulai Senin besok 8 Juni 2026. Infonya ada kendala terkait dana operasional, artinya belum ada payment dari BGN ke beberapa SPPG tersebut," tulis akun tersebut.
Kabar ini turut diperkuat oleh sejumlah unggahan di platform TikTok. Beberapa akun SPPG, seperti SPPG Pandeglang Cisata Pasireuri (Banten) dan SPPG Ciomas Pagelaran (Kabupaten Bogor), mengunggah surat resmi yang menyatakan bahwa operasional dapur MBG dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan akibat keterlambatan transfer dana dari BGN.
Lebih jauh, beredar pula rumor di media sosial yang menyebutkan bahwa penghentian ini adalah buntut dari terlalu banyaknya jumlah SPPG, sehingga pemerintah berencana melakukan pengurangan agar anggarannya dapat dialihkan ke sektor yang lebih fundamental seperti pendidikan dan kesehatan.
Merespons polemik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, memberikan penjelasan resmi usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Baca Juga: Penyebab SPPG MBG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026, BGN Bantah Kabar Kendala Dana
Nanik memaparkan bahwa saat ini Indonesia memiliki total 27.877 dapur SPPG. Namun, permasalahan utamanya bukan sekadar pada anggaran, melainkan pada distribusi lokasi dapur yang dinilai sangat tidak merata.
Berdasarkan data dari Wakil Kepala BGN, Arumsari, ribuan dapur SPPG saat ini mayoritas terpusat dan menumpuk di Pulau Jawa.
BGN memutuskan untuk melakukan penghentian sementara (moratorium) pendaftaran dapur baru. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi pemerintah menata ulang sebaran dapur agar sesuai dengan proporsi jumlah penerima manfaat di setiap daerah.
"Jadi kita mau nata, misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa dan lain-lain, Jawa Timur," jelas Nanik.
Ia menambahkan, setelah proses pemetaan dan penataan ulang selesai, BGN baru akan melakukan kalkulasi ulang untuk menentukan apakah pembukaan dapur baru di Pulau Jawa masih diperlukan atau tidak.
Baca Juga: Viral Sejumlah SPPG Tutup Mulai Hari Ini 8 Juni 2026, Diduga Karena Dana Operasional Belum Cair
Ke depannya, Badan Gizi Nasional akan mengubah arah fokus program MBG. BGN akan lebih memprioritaskan jangkauan penerima manfaat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Untuk merealisasikan hal tersebut sekaligus melakukan efisiensi anggaran negara, BGN menyiapkan sejumlah strategi inovatif:
Optimalisasi Fasilitas Sekolah: Memanfaatkan kantin-kantin sekolah yang sudah ada untuk dialihfungsikan sebagai dapur SPPG.
Kolaborasi CSR BUMN dan Swasta: Menggandeng perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta berskala besar yang beroperasi di daerah untuk menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) guna membangun fasilitas dapur MBG bagi masyarakat sekitar.
"Kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri. Kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga," pungkas Nanik.
Editor : Shinta Nurma Ababil