JP Radar Kediri - Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal beredarnya kabar penutupan sementara SPPG mulai hari ini 8 Juni 2026. Hal ini terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bogor dan Tangerang, terpaksa berhenti total akibat saldo Virtual Account (VA) yang belum di-top up.
BGN memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan normal di seluruh Indonesia.
Isu mengenai mandeknya operasional SPPG dipicu oleh sebuah pesan berantai yang mengeklaim dana operasional belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa rumor penghentian pengiriman dana bantuan pemerintah (Banper) tersebut sama sekali tidak berdasar.
Baca Juga: Penyebab SPPG MBG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026, BGN Bantah Kabar Kendala Dana
"Saat ini muncul berbagai informasi di media sosial, di WA, dll, tentang dihentikannya pengiriman dana Banper MBG ke SPPG-SPPG di seluruh Indonesia, sebagai dampak pergantian kepemimpinan di BGN. Saya tegaskan bahwa informasi dan berita itu tidak benar," ujar Nanik dikutip dari JawaPos.com, Senin (8/6).
Pihak BGN menjelaskan bahwa proses administrasi berjalan sesuai prosedur. Bahkan, langkah konkret penyerapan anggaran operasional untuk seluruh wilayah sudah dirampungkan dalam pekan ini.
Meskipun membantah adanya mogok operasional secara massal, BGN tidak menampik adanya penyesuaian di internal organisasi. Di bawah kepemimpinan yang baru, BGN saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan kualitas program pangan nasional ini.
"Memang ada rencana perbaikan tata kelola program MBG agar tujuan program tercapai dengan mengefisienkan APBN," katanya.
Baca Juga: Viral Sejumlah SPPG Tutup Mulai Hari Ini 8 Juni 2026, Diduga Karena Dana Operasional Belum Cair
Seluruh kendala teknis mengenai saldo Virtual Account yang dikeluhkan di lapangan dipastikan sudah selesai pada Jumat (5/6) kemarin.
"Pada hari Jumat tgl 5 Juni telah dilakukan pencairan MBG. Banyak berita di luar yang tidak benar," tegasnya.
Melalui instruksi tersebut, BGN meminta seluruh jajaran dari tingkat regional hingga kecamatan untuk aktif mengedukasi masyarakat, sekolah, dan pesantren mitra agar tidak termakan hoaks yang beredar. Pihak berwenang menjamin pasokan makanan bergizi untuk anak-anak tetap tersalurkan tanpa hambatan logistik maupun anggaran.
Baca Juga: SPPG Tugurejo Ngasem Kediri Lengkapi Syarat SLHS, Perbaikan IPAL Dilakukan Usai Kasus Keracunan
Ada empat poin utama dalam rencana perbaikan tata kelola yang sedang digodok oleh manajemen BGN:
-Refocussing penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
-Moratorium dapur pada titik-titik baru untuk memaksimalkan fasilitas yang ada.
-Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM.
-Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
Editor : Shinta Nurma Ababil