JP Radar Kediri – Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan pada tahun 2026. Di tengah upaya mengejar target Indonesia Emas 2045, data terbaru menunjukkan capaian literasi dan numerasi siswa masih memprihatinkan, sementara tata kelola kesejahteraan guru dinilai masih jauh dari kata ideal.
Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, skor numerasi Indonesia tertahan di angka 366, tertinggal jauh dari rata-rata global sebesar 472. Kondisi ini diperparah dengan hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2026 yang menunjukkan nilai rata-rata siswa SMA di berbagai mata pelajaran masih di bawah standar:
Baca Juga: Panggil Guru BK untuk Soroti Kasus Bundir, Ini Yang Akan Dilakukan Disdik Kota Kediri
Bahasa Indonesia: 55,38
Matematika: 36,10
Fisika: 37,65
Ekonomi: 31,68
Bahasa Inggris: 24,93 (terendah)
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, memperingatkan bahwa rendahnya kemampuan berpikir ini berisiko menciptakan "Generasi Paradoks".
"Jangan sampai menuju 2045, anak-anak kita sehat secara fisik, tetapi lemah dalam berpikir dan memahami. Ini akan melahirkan generasi paradoks,” kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5) dikutip dari Jawapos.
P2G menyoroti bahwa kebijakan sarana-prasarana seperti SMA Unggul Garuda atau renovasi sekolah tidak akan maksimal tanpa perbaikan lima pilar tata kelola guru: kompetensi, kesejahteraan, rekrutmen, distribusi, dan perlindungan.
Satriwan secara khusus mengkritik skema PPPK Paruh Waktu yang diatur dalam Kepmenpan RB No. 16 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap melanggar prinsip keadilan dalam UU ASN serta UU Guru dan Dosen.
Kebijakan tersebut dinilai memperlebar kesenjangan di kalangan guru. Bahkan, banyak guru PPPK paruh waktu belum menerima gaji selama berbulan-bulan di berbagai daerah seperti Lombok Tengah, Bandung, Pangandaran, hingga Deli Serdang.
“Ini jelas melanggar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan ASN,” ucap Satriwan.
Baca Juga: Usulan Rekrutmen Guru Satu Jalur CPNS Menguat, Komisi X DPR Soroti Kompleksitas Sistem
P2G mendesak Presiden Prabowo melalui Kemdikdasmen untuk segera merestrukturisasi tata kelola guru dan melakukan revisi UU Sisdiknas guna menghilangkan sistem yang tumpang tindih dan diskriminatif.
Meski banyak catatan kritis, P2G mengapresiasi percepatan program PPG Dalam Jabatan. Dalam satu tahun terakhir, jumlah guru bersertifikat melonjak dari 1,9 juta menjadi 2,7 juta. Langkah ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus kompetensi guru secara instan.
Namun, di sisi lain, P2G menolak rencana evaluasi atau penutupan program studi (prodi) oleh Kemdiktisaintek. Kepala Litbang P2G, Feriyansyah, menilai kebijakan tersebut prematur.
"Masalah utama bukan pada jumlah prodi, melainkan ketidaksinkronan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. Menutup prodi bukan solusi jika perencanaan negara belum sinkron," pungkas Feriyansyah.
Poin Utama Desakan P2G untuk Pemerintah:
Cabut aturan PPPK Paruh Waktu yang dinilai tidak adil.
Segerakan rekrutmen 400 ribu guru PNS tanpa mengabaikan nasib honorer.
Sinkronisasi Kurikulum dengan fokus pada literasi dan numerasi dasar.
Restrukturisasi tata kelola guru dari daerah ke pusat untuk pemerataan kualitas.
Dengan berbagai tantangan ini, tahun 2026 menjadi titik krusial bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya: apakah akan membawa transformasi nyata atau justru membiarkan pendidikan Indonesia jalan di tempat.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil