JP Radar Kediri - Memasuki tanggal 1 Mei 2026, pencairan bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) membawa kabar gembira untuk jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh penjuru tanah air.
Pemerintah memastikan percepatan bansos PKH dan BPNT Tahap 2 berdasarkan kelompok Desil kesejahteraan.
Untuk pencairan awal di bulan Mei, Kemensos akan mendahulukan KPM yang berada di Desil 1 (Miskin Ekstrem) dan Desil 2 (Miskin).
Setelah kedua kelompok ini tuntas, penyaluran akan dilanjutkan ke Desil 3 (Rentan Miskin) dan Desil 4 (Menengah ke Bawah).
Jika melihat status bansos berdasarkan pantauan terbaru di aplikasi SIKS-NG, sejumlah bank penyalur seperti Bank BSI (khususnya wilayah Aceh) sudah menunjukkan status SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
Sementara untuk bank lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri, mayoritas sudah berada di posisi SPM (Surat Perintah Membayar), yang artinya saldo akan segera masuk ke kartu KKS Merah Putih dalam hitungan hari.
Bagi KPM yang memiliki komponen Lansia dan Disabilitas Berat, kamu mendapatkan keistimewaan karena akan tetap diprioritaskan cair lebih awal meskipun berada di kelompok Desil 3 atau 4.
Baca Juga: Pencairan Bansos PKH BPNT per 30 April 2026, Sistem Digitalisasi Bansos Capai 80 persen
Perlu dicatat pula bahwa mulai tahun 2026, masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 5 ke atas sudah tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan pemerintah karena dianggap telah mencapai kemandirian ekonomi.
Hasil Cek Status Bansos PKH BPNT Tahap 2
Berdasarkan pemantauan sistem penyaluran bansos, status pencairan di empat bank penyalur utama, yakni BSI, BRI, Mandiri, dan BNI, telah memasuki tahap Surat Perintah Membayar (SPM).
SPM merupakan instruksi resmi dari pemerintah untuk memproses pencairan dana melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
Tahap ini menandakan adanya proses administrasi di tingkat pusat telah selesai dan pencairan tinggal menunggu proses lanjutan.
Setelah itu, tahapan akan berlanjut ke Standing Instruction (SI), yang menjadi penanda dana mulai ditransfer ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berlangsung beberapa tahap setiap tahunnya, terus menunjukkan perbaruan sistem yang terbaru.
Seperti saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat digitalisasi bansos melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan minim kendala di lapangan.
Dalam Rapat Penguatan Pemanfaatan Data Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Senin (27/4), Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci menjawab carut-marut data yang selama ini terjadi.
Menurutnya, tantangan utama penyaluran bansos selama ini terletak pada akurasi data. Sehingga untuk mengatasinya, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang terpusat di satu lokasi agar eksekusi data lebih cepat.
"Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar bansos benar-benar tepat sasaran," ujar Robben.
Ia berharap pola kerja konvensional yang hanya sebatas rapat bisa segera ditinggalkan. Ia mendorong adanya konsolidasi data yang real-time dan kerja kolaboratif harian.
Hingga saat ini, progres digitalisasi bansos dilaporkan telah mencapai 80% dari target. Namun, Kemensos tetap waspada terhadap potensi celah pada kualitas dan kelengkapan data di lapangan.
Guna menjamin integritas sistem, Kemensos secara resmi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterlibatan BPKP bertujuan untuk melakukan audit preventif atau pencegahan sejak tahap awal pelaksanaan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir.
Sebagai langkah awal, program piloting (proyek percontohan) digitalisasi ini akan menyasar 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan menjadi fondasi bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi secara nasional.
Baca Juga: Cek Bansos Akhir April 2026 Lengkap dengan Nominalnya, PKH BPNT Cair Tahap 2
Editor : Shinta Nurma Ababil