JP Radar Kediri – Kabar gembira menyambut ribuan penerima baru bantuan sosial (bansos) tahap 2 program PKH BPNT ini.
Setelah melalui proses ground check yang ketat, Kemensos menemukan keluarga yang selama ini luput dari bantuan. Total sebanyak 25.665 keluarga kini resmi masuk dalam Desil 1–4.
Artinya, puluhan ribu warga baru ini memiliki peluang besar untuk segera mendapatkan kucuran bansos. Sementara itu, 1.511 keluarga lainnya terdeteksi masuk di Desil 5–10, sehingga tidak dimasukkan dalam daftar penerima manfaat.
"Untuk yang merasa keberatan tentu diperbolehkan, salurannya sudah kita siapkan. Dengan harapan disertai bukti sehingga bisa kami nilai untuk kelanjutannya," tegas Gus Ipul.
Proses validitas kini jauh lebih ketat karena data DTSEN telah terintegrasi langsung dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan data manual dan menjaga transparansi bantuan pada Triwulan II 2026.
Disamping kabar gembira tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret 11 ribu lebih penerima bansos tahap ini.
Ribuan nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) resmi dihapus dari daftar penerima, sementara puluhan ribu lainnya justru baru saja bergabung.
Pembersihan ini dilakukan melalui pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 2. Fokus utamanya adalah mengeliminasi kesalahan sasaran agar anggaran negara benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Total sebanyak 11.014 resmi dicoret lantaran tidak memenuhi kriteria atau kondisi ekonominya telah membaik.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyebutkan bahwa pergeseran data ini adalah langkah wajar dalam birokrasi bansos yang sehat.
Baca Juga: Cek Bansos PKH BPNT Tahap 2 Cair Minggu Ketiga April 2026, Segera Cek Status Sekarang
"Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Dan ada yang selama ini menerima tetapi masuk ke inclusion error, sehingga tidak menerima lagi. Jadi memang data ini dinamis," ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Senin (13/4).
Perlu diketahui, penentuan penerima bansos sepenuhnya mengacu pada data BPS, bukan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: 5 Kriteria Penerima Bansos PKH BPNT Tahap 2 April 2026, Segera Cair Minggu Ketiga
Gus Ipul menegaskan, kepala daerah maupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bukan pihak yang menentukan penerima bansos.
Penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Yang perlu saya tegaskan sekarang di tempat ini, bahwa pendamping PKH dan kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan. Yang menentukan adalah BPS,” kata Gus Ipul seperti dikutip dari laman resmi Kemensos, Senin (20/4).
Gus Ipul mengatakan, masih ada kesalahpahaman di masyarakat yang mengira kepala daerah atau pendamping PKH menentukan penerima bansos.
“Ada yang salah paham, yang menentukan mungkin bupati atau wali kota. Tidak, yang menentukan itu adalah BPS,” tegasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil