JP Radar Kediri - Disamping kabar bahagia lantaran Pencairan bantuan sosial (bansos) PKH BPNT Tahap 2, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu memperbarui data dan cek status bansos.
Pasalnya, setiap tiga bulan sekali, Kementerian Sosial melakukan daur ulang alias memperbarui data di DTSEN. Sehingga tak heran terjadi perubahan tingkat penerima bansos, seperti KPM yang mengalami kenaikan desil.
Penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan secara bertahap setiap triwulan.
Baca Juga: Cek Status Bansos Online Pakai Hp, Penerima PKH BPNT Tahap 2 Terlihat
Memasuki bulan April ini, penyaluran telah masuk periode triwulan II yang berlangsung hingga Juni 2026.
Meski belum ada tanggal resmi, pencairan bansos April 2026 diperkirakan mulai dilakukan pada minggu ketiga.
Hal ini sejalan dengan percepatan pemutakhiran data penerima yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
"Biasanya data (DTSEN) itu kita terima pada tanggal 20 di setiap triwulan I, triwulan II, dan triwulan III. Tapi alhamdulillah ini kita majukan untuk kita terima tanggal 10, nanti 10 April dan seterusnya. Jadi setiap tanggal 10 nanti kami terima dan hasil pemutakhiran itu yang akan kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos setiap bulannya," Ujar Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026) malam.
Dengan percepatan tersebut, penyaluran bansos dapat dilakukan lebih cepat setelah data diterima dan diverifikasi. Mengacu informasi yang dilansir detikNews, pencairan bansos PKH dan BPNT memang dijadwalkan mulai berjalan pada minggu ketiga April 2026.
"Mungkin nanti di atas tanggal 10-lah ya. Jadi minggu ketiga mungkin. Kita mulai minggu ketiga bulan April ini," ujar Gus Ipul di kantor Kemensos.
Baca Juga: 11 Ribu Orang Dicoret dari Penerima Bansos PKH BPNT, KPM Wajib Tau Penyebabnya!
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengungkapkan, sedikitnya 11.014 orang yang tidak lagi menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan II 2026 ini.
Amalia menjelaskan bahwa penerima bansos ialah mereka yang namanya berada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang pembaruannya dilakukan setiap tiga bulan.
"Kami sudah membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos, kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," kata Amalia di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Tahap 2 Segera Cair, Ini yang Perlu Disiapkan KPM Sekarang!
Ia menjelaskan, DTSEN mendeteksi kenaikan desil berdasarkan peningkatan kondisi ekonomi keluarga pda 11.014 orang tersebut. Hal itulah alasan yang membuat mereka tidak lagi tercatat sebagai kelompok yang berhak menerima bansos.
"Tadi ada sekitar 1.511 keluarga yang berada di desil lima sampai sepuluh. Ini sudah menjadi bagian dari inclusion error yang 11.014 itu," ucap Amalia.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, sejumlah masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan bansos berpeluang menerima bansos.
"Ada yang sebelumnya tidak pernah menerima jadi menerima. Ada yang selama ini menerima, mereka tidak menerima lagi di triwulan kedua ini. Memang datanya dinamis," tutur Saifullah.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil