JP Radar Kediri – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dipastikan bakal memberikan dampak timbal balik bagi kas negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa program berskala nasional ini memiliki potensi setoran pajak yang signifikan.
Purbaya menyebut, setoran pajak yang dihasilkan dari implementasi MBG diprediksi menyentuh angka 3 hingga 5 persen dari total pagu anggaran.
Mengingat anggaran MBG dalam APBN 2026 dipatok sebesar Rp335 triliun, maka ada nilai pajak cukup besar yang dipotong langsung dari penyaluran dana tersebut.
“Untuk MBG, penerimaan pajaknya sekitar 3-5 persen dari total anggaran direalisasikan, 3-5 persen dari total anggaran direalisasikan itu (langsung) masuk ke pajak,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (6/4).
Baca Juga: MBG Kelompok Rentan 3B Kembali Berjalan, Kader Pertanyakan Perubahan Mekanisme Pendistribusian
Efek Domino di Daerah Jadi Prioritas
Meski angka pajaknya cukup signifikan, Purbaya menegaskan bahwa "nilai jual" utama program ini bukan hanya soal setoran ke kas negara.
Poin paling mahal adalah terciptanya stabilitas ekonomi dan lapangan kerja baru di tingkat akar rumput.
“Ketika aktivitas ekonomi hidup, (penerimaan) pajaknya akan lebih banyak dari angka 3 persen itu. Dan sekaligus di daerah-daerah itu kan (MBG) menciptakan lapangan kerja, itu menciptakan stabilitas sendiri. Itu yang paling mahal dampaknya, yang paling berharga dampaknya untuk kita,” imbuhnya.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG di Pondok Kelapa, BGN Tegaskan Dapur Tak Standar Bakal Langsung Disuspensi!
Serapan Maret Tembus Rp44 Triliun
Keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi program ini terlihat dari laju serapan anggarannya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan, hingga 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah menyentuh angka Rp44 triliun atau setara 13,1 persen dari pagu tahunan.
Berdasarkan data terbaru dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,62 juta penerima manfaat.
Dukungan infrastrukturnya pun masif, dengan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di berbagai wilayah.
“Karena MBG itu kan ada yang untuk siswa di sekolah. Untuk siswa, kita pada bulan Februari ini sekitar 50 juta (penerima), dan 10,5 juta penerima yang nonsiswa” jelas Suahasil.
Baca Juga: Kejaksaan Awasi Mutu dan Anggaran MBG di Kediri, Libatkan Satgas, Ini Yang Diwanti-Wanti!
Meski progresnya cukup kencang, pemerintah tetap berkomitmen melakukan evaluasi berkelanjutan agar sistem distribusi dan efisiensi anggaran MBG ke depan semakin optimal bagi masyarakat luas.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil