JP Radar Kediri - Karena banyaknya atensi publik terkait pendaftaran seleksi CPNS tahun 2026, tak jarang muncul informasi hoaks di media sosial dengan mencantumkan link pendaftaran yang mengharuskan memasukkan data pribadi.
Terkait upaya pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Sehingga, penerimaan calon pegawai negeri sipil 2026 akan mengunakan skema prioritas kebutuhan.
Yang dalam hal ini dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di program prioritas pemerintah.
"Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kami penuhi. Karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan secara fiskal," kata Prasetyo usai menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut juga hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta jajarannya untuk mendesain ulang kebutuhan pegawai untuk program prioritas pemerintah. Setiap kementerian pun sudah menyampaikan kebutuhan pegawai di lembaganya. Namun, Prasetyo belum bisa menyampaikan angka kebutuhan calon pegawai negeri karena masih dinamis.
Sementara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga sudah meminta pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan pegawai di daerahnya masing-masing. Saat ini pemerintah pusat juga sedang mendata ASN yang ada.
Menurut Prasetyo, setiap tahun ada ASN yang memasuki batas usia pensiun. Sehingga menjaga kemampuan fiskal, kebutuhan ASN akan menyesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sebanyak 160 ribu ASN yang pensiun di 2025.
Hari ini, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengadakan rapat di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan pertemuan ini untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto pada rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 Maret 2026 lalu.
penyusunan kebutuhan ASN juga mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta komposisi ASN di berbagai kementerian dan lembaga.
Dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa instansi pemerintah perlu menyampaikan usulan kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2026 agar dapat memperoleh penetapan dari Menteri PAN-RB.
Akan tetapi, usulan jabatan juga harus disesuaikan dengan prioritas pencapaian tujuan masing-masing instansi serta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, bagi masyarakat yang berencana mengikuti seleksi CPNS 2026, penting untuk mengetahui informasi terkait syarat pendaftaran yang bisa dicicil sambal menunggu jadwal pendaftaran seleksi CPNS 2026 dibuka.
Pendaftaran CPNS biasanya pengumumannya melalui laman resmi KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN): website https://menpan.go.id/site/
dan https://www.bkn.go.id/ atau laman Instagram @kemenpanrb dan @bkngoidofficial.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan,sekitar 160 ribu hingga 166 ribu aparatur sipil negara (ASN) tiap tahunnya pensiun, termasuk sepanjang tahun lalu hingga 2026.
Sehingga, untuk memenuhi kekosongan posisi dari ASN yang pensiun itu, maka pemerintah berencana menggelar proses rekrutmen calon aparatur sipil negara alias CASN, termasuk untuk formasi CPNS ataupun PPPK.
Akan tetapi proses ini tentu berlangsung lama, karena masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian PANRB dengan Kementerian Keuangan, terutama terkait dengan proses penganggarannya.
"Setiap tahun ya sekitar 160.000-166.000 lah yang pensiun, termasuk juga yang di tahun 2025 kemarin. Nah, itu berarti kalau kita menggunakan prinsip zero growth, ya berarti yang 160.000 itulah yang akan kami rekrut," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Jumat (13/03/2026).
Ia mengatakan perlu adanya kebijakan bukan hanya dari Kementerian PANRB, tapi juga membutuhkan pertimbangan dari menteri keuangan, termasuk juga ketersediaan anggaran.
Kendati begitu, Aba menekankan sebetulnya pemerintah saat ini memiliki kelebihan stok ASN dari proses rekrutmen pada 2024 silam. Ia mengatakan, jumlah ASN saat ini sekitar 6,5 juta orang, termasuk 1,2 juta ASN yang direkrut untuk formasi pada 2024.
Namun, ia mengakui, dari jumlah ASN yang ada saat ini, kebutuhan utama masih terletak pada guru maupun tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan. Sebab, masih ada sekolah dan unit pelayanan kesehatan yang kebutuhan guru serta tenaga kesehatannya belum terpenuhi.
"Dan yang lebih penting kita harus memberikan ruang kepada talenta-talenta baru untuk bisa bergabung menjadi aparatur sipil negara apabila memang lowongannya dimungkinkan di tahun 2026," paparnya.
Dalam keterangannya pada awal Maret 2026, Rini menyebutkan ada sekitar 160.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki masa purnatugas pada 2025. Jumlah yang sangat besar ini tentu harus segera ditutupi agar pelayanan publik tidak terhambat.
"Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini," ucapnya. Ia menegaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB masih meminta setiap kementerian dan lembaga memetakan kebutuhan, termasuk kompetensi yang dibutuhkan di setiap instansi.
Di tengah rencana pengisian kursi kosong tersebut, pemerintah menaruh harapan besar pada tenaga-tenaga muda. Rini menegaskan bahwa kementeriannya sangat menaruh perhatian pada lulusan baru (fresh graduate) agar bisa bergabung dan membawa inovasi ke dalam sistem birokrasi pemerintahan.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil