JP Radar Kediri – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebanyak satu hari dalam sepekan.
Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan upaya efisiensi energi nasional.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana kebijakan fleksibilitas kerja dengan skema 1:5 yang diusulkan pemerintah.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, skema ini mewajibkan satu hari kerja dalam sepekan dilakukan dari rumah atau Work From Home.
Rencananya, aturan ini akan mulai diimplementasikan secara luas setelah masa libur Lebaran 2026. Aturan ini diterapkan secara nasional bagi seluruh ASN dan sektor swasta.
Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi sektor layanan publik yang wajib memberikan pelayanan secara tatap muka.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan optimisme bahwa pengurangan mobilitas pekerja selama satu hari dapat menekan konsumsi BBM nasional secara signifikan.
Secara hitungan kasar, kebijakan ini diprediksi mampu menghemat penggunaan BBM hingga 20 persen per hari atau setara dengan seperlima dari konsumsi harian masyarakat.
Sebagai langkah nyata di daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menetapkan kebijakan WFH setiap hari Rabu bagi para ASN-nya.
Keputusan memilih hari Rabu dibandingkan hari Jumat memang diambil secara sengaja untuk menghindari potensi long weekend atau libur panjang.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa jika WFH dilakukan di hari Jumat, ada kekhawatiran masyarakat justru melakukan perjalanan jauh atau pulang kampung, yang justru akan meningkatkan konsumsi BBM.
Berdasarkan simulasi Pemprov Jatim, kebijakan WFH hari Rabu ini diperkirakan mampu menghemat hingga 108 ribu liter BBM per bulan di lingkungan pemerintahan provinsi saja.
Di sisi lain, pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi meragukan efektivitas kebijakan WFH dalam memangkas subsidi energi karena adanya risiko fenomena Work From Anywhere (WFA).
Tanpa pengawasan ketat, karyawan justru berpotensi tetap bepergian ke lokasi lain yang membuat konsumsi BBM tidak berkurang secara signifikan sesuai target pemerintah.
Selain itu, kebijakan ini dikhawatirkan memukul pendapatan pelaku UMKM di area perkantoran serta pengemudi ojek online akibat penurunan mobilitas harian.
Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk melakukan kajian komprehensif agar upaya penghematan energi tidak mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat kecil.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Andhika Attar Anindita