JP Radar Kediri – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur tengah memasuki fase evaluasi besar-besaran.
Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) operasional 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur yang tersebar di berbagai wilayah Jatim.
Langkah ini diambil untuk menata ulang Standar Prosedur Operasional (SOP) agar kualitas asupan yang sampai ke tangan penerima manfaat benar-benar terjaga.
Penutupan sementara ini menyasar sejumlah titik strategis di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun, unit dapur yang operasionalnya dihentikan tersebut tersebar mulai dari wilayah barat hingga ujung timur provinsi.
Di antaranya berada di Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, dan Madiun. Selain itu, wilayah tapal kuda dan kepulauan juga terdampak, seperti di Jember, Situbondo, Banyuwangi, hingga Sumenep.
Baca Juga: BPKN Dukung Evaluasi Total MBG Ramadan 2026: Demi Keamanan Pangan & Transparansi Kepada Masyarakat
Langkah tegas ini bukan tanpa alasan kuat, namun buntut dari ditemukannya sejumlah menu MBG yang kualitasnya berada di bawah standar operasional serta dianggap tidak layak untuk dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
Sebagai program prioritas nasional yang melibatkan logistik skala besar, BGN memandang perlu adanya sinkronisasi ulang terhadap manajemen dapur.
Fokus utamanya adalah memastikan setiap SPPG memiliki standar keamanan pangan (food safety) yang seragam, mulai dari proses pengadaan bahan baku dari petani lokal, pengolahan higienis, hingga sistem distribusi yang menjamin makanan tetap segar saat diterima siswa.
Audit internal ini juga menyasar pada efektivitas penyerapan produk pertanian dan peternakan warga sekitar.
Baca Juga: BGN Keluarkan Larangan Keras: Mobil Operasional MBG Haram Digunakan Belanja ke Pasar!
BGN ingin memastikan skema kemitraan dengan UMKM pangan di Jawa Timur berjalan transparan dan berkelanjutan.
Penataan ini krusial agar kehadiran dapur MBG tidak hanya memberi gizi bagi anak sekolah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kecamatan.
Meski distribusi makanan terhenti untuk sementara waktu, pihak otoritas menekankan bahwa jeda ini merupakan langkah preventif demi kepentingan jangka panjang.
Tim ahli gizi dan pengawas lapangan kini tengah melakukan supervisi ketat di 17 titik tersebut untuk memastikan perbaikan dilakukan sesuai standar.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” tegas Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Selama Ramadhan Kelompok B3 di Kota Kediri Tetap Dapat MBG Menu Basah
Ia menambahkan bahwa SPPG yang di-suspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil