JP Radar Kediri - Sorotan publik terhadap pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali memanas. Kritik datang dari anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, yang mempertanyakan urgensi pembelian kendaraan dengan nilai fantastis mencapai Rp8,5 miliar.
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, termasuk infrastruktur jalan yang belum merata.
Baca Juga: Viral Gubernur Kaltim Anggarkan Mobil Dinas Mewah Rp 8,5 Miliar, Dapat Sentilan dari Ferry Irwandi
Dinilai Tidak Tepat di Tengah Efisiensi Anggaran
Baharuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan rakyat dibanding pengadaan fasilitas mewah. Ia menilai pembelian mobil dinas tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan sejak beberapa tahun terakhir.
“Di zaman efisiensi begini, tidak boleh menonjolkan barang-barang mewah untuk pejabat. Pejabat itu harus efisien. Menggunakan uang rakyat untuk melayani rakyat jangan berlebihan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak jalan rusak dan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pengeluaran untuk kendaraan mewah dinilai dapat memicu polemik di tengah publik.
“Kalau bicara muruah, ini muruah siapa dulu? Jalanan masih banyak yang rusak,” tegasnya.
Kritik ini menjadi salah satu suara keras dari legislatif yang menuntut prioritas anggaran lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Profil Gubernur Kaltim, Viral Usai Pengadan Mobil Mobil Dinas Rp8,5 Miliar di Tengah Efisiensi
Minta Transparansi dan Libatkan Publik
Baharuddin juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap pengadaan barang pemerintah. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui alasan dan dasar kebijakan, terutama untuk anggaran besar.
Ia bahkan menyarankan agar pemerintah melibatkan publik sebelum memutuskan pembelian barang bernilai tinggi. Hal ini dinilai penting agar kebijakan tidak menimbulkan kesan elitis dan jauh dari aspirasi masyarakat.
“Kalau mau mengadakan, dipublikasikan saja sebelum dilelang. Sampaikan ke masyarakat, pemerintah provinsi akan mengadakan mobil untuk ini dan itu. Rakyat setuju atau tidak?” katanya.
Kritik tersebut menjadi refleksi bagi pemerintah daerah agar lebih terbuka dan responsif terhadap persepsi publik.
Baca Juga: Profil Istri Gubernur Kaltim Syarifah Suraidah, Jadi Sorotan Pakai Baju Noni Belanda
Polemik Politik dan Opini Publik
Polemik mobil dinas Gubernur Kaltim ini tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga berkembang menjadi perdebatan politik dan opini publik. Sejumlah pihak menilai kasus ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Di sisi lain, pengamat menilai kritik dari DPRD juga menjadi bagian dari fungsi kontrol terhadap eksekutif. Hal ini dianggap wajar dalam sistem demokrasi daerah.
Ke depannya, polemik ini diperkirakan masih akan bergulir seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan penggunaan anggaran negara.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil