JP Radar Kediri - Memasuki pertengahan Februari dan detik-detik hari menjelang puasa ramadhan 2026, update bantuan sosial (Bansos) menunjukkan kabar gembira.
Pasalnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang kartu KKS bisa melakukan pengecekan saldo bantuan pangan non-tunai (BPNT) dengan nominal Rp600.000 mulai masuk ke rekening para KPM.
Bansos Rp600 ribu ini merupakan alokasi untuk tiga bulan sekaligus, yaitu Januari, Februari, dan Maret 2026.
Bank BNI diketahui mulai melakukan pencairan secara bertahap dan kondusif. Untuk itu, KPM diminta melakukan pengecekan kartu dari bank BNI atau bank lain secara berkala karena proses transfer dana dilakukan secara bertahap.
Tak hanya pengecekan saldo masuk, KPM juga bisa melihat status bansos di aplikasi SIKS-NG. Jika sudah muncul keterangan 'SI' atau Standing Instruction, itu tandanya pemerintah telah menerbitkan perintah bayar ke pihak bank.
Akan tetapi, jika saldo di ATM masih kosong, KPM diminta bersabar karena terdapat proses antrian transfer antar bank.
Nantinya jika saldo sudah masuk, pastikan untuk mengambil bantuan secara keseluruhan tanpa disisakan di kartu KKS. Pasalnya waktu pencairan hanya tersedia hingga 30 hari sejak dana masuk agar bantuan tidak ditarik kembali ke kas negara.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memberikan kepastian bahwa jika uji coba ini berjalan lancar, sistem digital ini akan diterapkan secara masif.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Saifullah Yusuf, dikutip dari website resmi Kementerian Sosial, Kamis, 12 Fabruari 2026.
Daftar Daerah yang Lakukan Transfer Secara Berkala
Berdasarkan by name by address (BNBA) SP2D, pencairan di semua bank penyalur, berikut daftar daerah yang melaksanakan proses transfer secara berkala.
Bank BSI
Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah.
Selanjutnya, struk Bank BSI untuk wilayah Aceh dan sekitarnya senilai Rp600.000 sudah masuk merata sejak Selasa (10/2/2026) pagi.
Wilayah Aceh, Biren, Gayolus, Nagan Raya, Pidi, Pidi Jaya, Simeuleu, Kabupaten Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.
Provinsi Sumatera Utara melalui Bank BNI, BRI, BSI, Mandiri di Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjung Balai.
Kota Tebing Tinggi, Kota Sibolga, Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang, Bedagai, Kabupaten Fakfak Barat, Kabupaten Padang Jawa, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kabupaten Lawas, Padang Lawas, Langkat, Labuhan Batu Utara, Karo, Humbang Hasundutan, Dairi, Batu Barat, Asahan, Toba, Tapanuli Selatan.
Baca Juga: Bansos PKH Februri 2026 Mulai Masuk ke KKS BNI, KPM Daerah Ini Diminta Cek Sekarang
Bank Mandiri, BNI, BSI
Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Dramastraya, Solok, dan Siak.
Begitu juga Bank Mandiri yang sudah mulai mencairkan bansos BPNT tahap 1 2026 di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.
Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantang Singgigi, Bengkalis, Dumai, Tanjung Pinang.
Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Terpantau Bank BNI telah mencairkan bansos tahap 1 2026 di wilayah Probolinggo dan Jakarta Pusat.
Bahkan, ada yang mencairkan gabungan PKH dengan total hingga Rp1,5 juta untuk komponen balita di Sidoarjo.
Bank BRI
Struke penarikan Bank BRI senilai Rp1,2 juta untuk komponen PKH lansia dan bansos BPNT di wilayah Selindung dan sebagian Jawa Tengah.
3,9 Juta Orang Tidak Lagi Tercatat Sebagai Penerima
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengatakan bahwa sebanyak 3,9 juta orang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pada 2025, nantinya akan ada pemberdayaan di tahun ini.
Gus Ipul mengatakan, penyebab 3,9 juta orang tak lagi terdaftar sebagai penerima bansos lantaran adanya penyesuaian desil, graduasi, serta pemutakhiran data.
"Tahun lalu (3,9 juta keluar bansos). Ya nanti di pemberdayaan (supaya mandiri)," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Gus Ipul mencontohkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan bantuan uang Rp 5 juta yang digunakan untuk mengembangkan usaha.
"Misal diberi uang Rp 5 juta untuk apa? Membeli ayam petelur jumlahnya 25, lalu dipelihara, kemudian telurnya dijual bisa memperoleh lebih dari Rp 200.000 per bulan," kata dia. Karena pendapatannya lebih dari jumlah bantuan sosial, penerima tersebut sudah bisa dikatakan mandiri.
Ini dimaksudkan agar KPM lebih berdaya dan sudah bisa mandiri. Uang yang ia dapatkan juga sudah bisa mendapatkan uang lebih dari bansos.
Oleh karena itu, Gus Ipul menuturkan bahwa pendapatan per bulan yang sudah lebih dari jumlah bansos itu menjadi faktor penerima bantuan pemberdayaan sudah bisa dikatakan keluarga yang mandiri.
Kemensos Periksa 12 Juta KPM
Setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik memeriksa lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat.
Proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima, berdialog, serta mengukur ulang kondisi sosial ekonomi penerima bansos.
Ground check dilakukan dengan mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa pihaknya datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya.
Adapun hasilnya, banyak diantara KPM yang ekonominya sudah membaik, sehingga tak lagi dapat menerima bansos.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil