KEDIRI, JP Radar Kediri- Ambisi pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru kini menjadi sorotan publik. Salah satu instrumen yang digadang-gadang bakal mengambil andil besar dalam pencapaian target raksasa tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejauh ini, MBG tetap berdiri tegak sebagai program prioritas nasional. Fokus utamanya bukan sekadar mengisi perut, melainkan investasi jangka panjang untuk mendongkrak kualitas gizi, menekan angka stunting, hingga memastikan anak-anak Indonesia memiliki konsentrasi penuh saat belajar di sekolah.
SPPG merupakan unit dapur layanan MBG di tingkat kabupaten, kota, hingga kecamatan. Fungsinya meliputi pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah, posyandu, dan fasilitas penerima manfaat lainnya.
Baca Juga: Wah! Pegawai SPPG Berpeluang Diangkat PPPK, Perpres MBG 2025 Sudah Terbit
Operasional SPPG kini terus dipacu setiap hari seiring meluasnya jangkauan penerima manfaat MBG. Ekspansi jangkauan di berbagai daerah ini otomatis memicu pertambahan jumlah unit SPPG secara signifikan.
Bertambahnya unit SPPG ini pun membawa angin segar bagi penyerapan tenaga kerja. Sederet posisi krusial mulai dibuka, mulai dari kepala unit, ahli gizi, staf administrasi, hingga tenaga teknis seperti juru masak, asisten masak, petugas pemorsian, pencuci alat, tenaga kebersihan, keamanan, hingga pengemudi distribusi.
Menariknya, SPPG memprioritaskan warga sekitar lokasi dapur untuk mengisi posisi tenaga operasional dan distribusi. Dengan kapasitas produksi harian yang mencapai ratusan hingga ribuan porsi, satu unit SPPG mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal untuk memastikan roda operasional berjalan lancar.
Dampak program MBG ternyata melampaui sekadar penciptaan lapangan kerja langsung. Program ini menciptakan efek domino bagi ekonomi kerakyatan melalui penyerapan bahan baku secara masif dan rutin. Mulai dari beras, sayuran, telur, daging ayam, ikan, hingga komoditas lokal seperti tahu dan tempe, semuanya diserap dari rantai pasok lokal setiap hari.
Baca Juga: SPPG Pegawai Dapat THR 2026? Menganut PP 11/2025, Ini Jawabannya
Penyerapan itu juga melibatkan petani, peternak, nelayan, pedagang pasar tradisional, koperasi, serta UMKM pangan. Rantai pasok tersebut juga menciptakan pekerjaan di sektor pengangkutan, transportasi, penyimpanan, dan pengolahan awal bahan.
Pekerjaan di sektor SPPG memiliki kebutuhan latar belakang pendidikan yang beragam. Jabatan manajerial dan teknis, seperti kepala SPPG, ahli gizi, serta staf administrasi atau keuangan, menempati latar pendidikan D3 atau S1 di bidang gizi, kesehatan, serta akuntansi atau manajemen.
Sementara itu, posisi operasional dapur dan distribusi terbuka bagi non-sarjana dan tenaga kerja lokal, seperti pembantu masak, tenaga produksi, sopir, dan petugas kebersihan. Program ini juga membuka peluang bagi freshgraduate bidang kesehatan dan ekonomi, serta pekerja sektor informal di sekitar lokasi SPPG.
Pemerintah memproyeksikan bahwa luasnya SPPG berpotensi menyerap sekitar 1,5 hingga 1,9 juta tenaga kerja secara nasional. Klaim sementara pemerintah menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja MBG telah mencapai kisaran ratusan ribu hingga sekitar satu jutaan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pekerja dapur, distribusi, serta rantai pasok bahan pangan.
Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dibukanya dapur SPPG baru di berbagai daerah.
Sementara itu, target 19 juta lapangan pekerjaan yang disampaikan pemerintah merupakan target agregat dari berbagai program lintas sektor.
Baca Juga: THR 2026 Pegawai SPPG yang Jadi PPPK Dibongkar BGN Kejelasannya
Dalam konteks tersebut, MBG melalui SPPG menjadi salah satu kontributor penciptaan kerja, namun bukan satu-satunya program. Kontribusi MBG terutama pada sektor pangan, logistik, dan layanan dasar.
Di sisi lain, implementasi program ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Ketersediaan tenaga kerja terlindungi, terutama ahli gizi dan tenaga manajerial di daerah, belum merata. Kesediaan rantai pasok bahan pangan lokal berbeda antarwilayah.
Keberlanjutan operasional SPPG juga bergantung pada pengangkutan, distribusi logistik, serta pengawasan mutu pangan. Standardisasi kualitas dapur, keamanan pangan, dan sistem distribusi menjadi faktor penting agar operasional SPPG berjalan konsisten.
Program MBG melalui SPPG membuka lapangan kerja langsung di unit dapur layanan serta lapangan kerja tidak langsung melalui rantai pasok pangan lokal. Kontribusi nasionalnya terhadap penciptaan lapangan kerja terlihat terutama di tingkat desa dan kecamatan, sebagai bagian dari kebijakan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.
Arlintang Sekar Phambayun, Universitas Negeri Malang. Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian