JP Radar Kediri - Sesuai yang diumumkan oleh Kementerian Sosial, bansos tahap 1 program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dicairkan pada Februari.
Sehingga tak heran, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ramai-ramai membagikan struk pencairan bansos yang sudah masuk kartu KKS miliknya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/1) mengatakan pemerintah saat ini tengah bersiap menyalurkan bansos reguler kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako,” katanya dikutip dari Antaranews.
Kemensos mengkonfirmasi BPNT pada 2026 diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap KPM. Bantuan tersebut disalurkan per tahap setiap triwulan.
Dalam satu periode total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 untuk periode Januari, Februari dan Maret.
Sementara itu, besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini (Rp225 ribu - Rp750 ribu).
Informasi dari pusat menyatakan bahwa surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk termin 1, 2, dan 3 telah diterbitkan secara masif.
Jika Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM masih kosong, hari ini atau besok adalah jadwal masuknya saldo bantuan ke rekening bansos.
Daftar Daerah yang Lakukan Transfer Secara Berkala
Berdasarkan by name by address (BNBA) SP2D, pencairan di semua bank penyalur, berikut daftar daerah yang melaksanakan proses transfer secara berkala.
Bank BSI
Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah.
Selanjutnya, struk Bank BSI untuk wilayah Aceh dan sekitarnya senilai Rp600.000 sudah masuk merata sejak Selasa (10/2/2026) pagi.
Wilayah Aceh, Biren, Gayolus, Nagan Raya, Pidi, Pidi Jaya, Simeuleu, Kabupaten Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lokseumawe, Kota Sabang, Kota Subulussalam.
Provinsi Sumatera Utara melalui Bank BNI, BRI, BSI, Mandiri di Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjung Balai.
Kota Tebing Tinggi, Kota Sibolga, Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang, Bedagai, Kabupaten Fakfak Barat, Kabupaten Padang Jawa, dan Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kabupaten Lawas, Padang Lawas, Langkat, Labuhan Batu Utara, Karo, Humbang Hasundutan, Dairi, Batu Barat, Asahan, Toba, Tapanuli Selatan.
Baca Juga: Bansos PKH Februri 2026 Mulai Masuk ke KKS BNI, KPM Daerah Ini Diminta Cek Sekarang
Bank Mandiri, BNI, BSI
Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Dramastraya, Solok, dan Siak.
Begitu juga Bank Mandiri yang sudah mulai mencairkan bansos BPNT tahap 1 2026 di wilayah Sulawesi dan Kalimantan.
Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantang Singgigi, Bengkalis, Dumai, Tanjung Pinang.
Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintang, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Terpantau Bank BNI telah mencairkan bansos tahap 1 2026 di wilayah Probolinggo dan Jakarta Pusat.
Bahkan, ada yang mencairkan gabungan PKH dengan total hingga Rp1,5 juta untuk komponen balita di Sidoarjo.
Bank BRI
Struke penarikan Bank BRI senilai Rp1,2 juta untuk komponen PKH lansia dan bansos BPNT di wilayah Selindung dan sebagian Jawa Tengah.
3,9 Juta Orang Tidak Lagi Tercatat Sebagai Penerima
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengatakan bahwa sebanyak 3,9 juta orang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pada 2025, nantinya akan ada pemberdayaan di tahun ini.
Gus Ipul mengatakan, penyebab 3,9 juta orang tak lagi terdaftar sebagai penerima bansos lantaran adanya penyesuaian desil, graduasi, serta pemutakhiran data.
"Tahun lalu (3,9 juta keluar bansos). Ya nanti di pemberdayaan (supaya mandiri)," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Gus Ipul mencontohkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan bantuan uang Rp 5 juta yang digunakan untuk mengembangkan usaha.
"Misal diberi uang Rp 5 juta untuk apa? Membeli ayam petelur jumlahnya 25, lalu dipelihara, kemudian telurnya dijual bisa memperoleh lebih dari Rp 200.000 per bulan," kata dia. Karena pendapatannya lebih dari jumlah bantuan sosial, penerima tersebut sudah bisa dikatakan mandiri.
Ini dimaksudkan agar KPM lebih berdaya dan sudah bisa mandiri. Uang yang ia dapatkan juga sudah bisa mendapatkan uang lebih dari bansos.
Oleh karena itu, Gus Ipul menuturkan bahwa pendapatan per bulan yang sudah lebih dari jumlah bansos itu menjadi faktor penerima bantuan pemberdayaan sudah bisa dikatakan keluarga yang mandiri.
Kemensos Periksa 12 Juta KPM
Setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik memeriksa lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat.
Proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima, berdialog, serta mengukur ulang kondisi sosial ekonomi penerima bansos.
Ground check dilakukan dengan mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa pihaknya datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya.
Adapun hasilnya, banyak diantara KPM yang ekonominya sudah membaik, sehingga tak lagi dapat menerima bansos.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Shinta Nurma Ababil